"Meski mungkin mengejutkan pihak tertentu, pilihan terhadap Denny setidaknya menghadirkan  optimisme"

MELALUI reshuffle kabinet, seorang anak muda dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Dia adalah Denny Indrayana, anak Banjar Kalimantan Selatan kelahiran 1972, yang juga menjabat Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP4R).

Gubernur Bibit Waluyo angkat bicara menyikapi kasus dugaan penyimpangan proyek studio mini Bali Desa Mbangun Desa yang terletak di di lantai 1 kantor gubernur.

Menurut dia, persoalan itu diserahkan sepenuhnya kepada kejaksaan yang tengah memproses perkara tersebut. Meskipun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng sudah mengantongi nama-nama tersangka, gubernur tetap beranggapan tidak ada masalah dalam proyek yang menelan dana Rp 4,2 miliar itu.

”Soal penetapan tersangka, itu urusan dia (Kejati Jateng). Studio mini tidak ada masalah,” jelasnya, kemarin.

Usulan revisi UU KPK dari DPR RI dikhawatirkan menjadi “bola liar” yang akan memandulkan kewenangan KPK sehingga mengundang reaksi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi dan pimpinan KPK sendiri.

Apakah benar seburuk itu sikap anggota DPR RI sehingga DPR RI mengambil inisiatif mengajukan revisi UU KPK? Meski demikian usulan revisi UU KPK 2002 harus terkait dengan perubahan UU Antikorupsi 1999/2001 sebagai akibat ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi 2003 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nonaktif Syarifuddin didakwa telah menerima suap sebesar Rp250 juta dari kurator PT Sky Camping Indonesia,Puguh Wirawan, atas pengurusan aset pailit perusahaan tersebut.

Wacana moratorium remisi bagi narapidana kasus korupsi, terorisme, dan lain-lain mengemuka kembali setelah Menkumham Amir Syamsuddin dan Wakil Menkumham Denny Indrayana menyatakan akan memperketat syarat pemberian remisi bagi narapidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan mengajukan permohonan kasasi untuk perkara Wali Kota nonaktif Bekasi, Mochtar Mohammad. Jaksa KPK Ketut Sumedana berharap hakim yang memeriksa memori kasasi mereka merupakan sosok kredibel.

Anggota Komisi X DPR Wayan Koster, Senin (16/10), diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar lima jam mulai pukul 08.30.

Politikus PDIP itu mengaku dicecar pertanyaan mengenai pembahasan anggaran di Komisi X, termasuk anggaran proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang. “Pembahasan anggaran di Komisi X itu saja, tidak ada yang lain,” jelas Koster seusai pemeriksaan.

Komisioner Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus meminta Ramlan Comel mundur sebagai hakim Tipikor Pengadilan Bandung.

Ramlan adalah anggota majelis hakim yang memvonis bebas Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad. ‘’Kalau dia pernah terlibat perkara, secara moral harus mengundurkan diri. Kami belum tahu apakah dia salah,’’ kata Jaja, Selasa (18/10).

Berkas penyidikan salah satu tersangka kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dharnawati, yang diperiksa lagi pada Selasa (18/10), hampir selesai.

Setelah diperiksa, kuasa direksi PT Alam Jaya Papua itu menyatakan berkas pemeriksaannya akan segera dilengkapi penyidik Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK). ”Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai,” terang Dharnawati.

VONIS bebas bagi terdakwa koruptor di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di beberapa daerah sangat mengecewakan publik. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan pengadilan tipikor malah menjadi surga bagi koruptor pada tingkat lokal. Senin (10/10/11) Pengadilan Tipikor Kota Semarang menjatuhkan vonis bebas kepada Oei Sindhu Stefanus, Dirut PT Karunia Prima Sedjati, terdakwa kasus korupsi sistem informasi administrasi kependudukan on line tahun anggaran 2006-2007 Pemkab Cilacap.