Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai mandat berlakunya Otonomi Daerah menyisakan banyak masalah. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran aturan Pemilukada.

Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura, Kota Banda Aceh, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pandeglang, menemukan banyaknya pelanggaran aturan pemilukada. Temuan ICW, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah soal pendanaan politik. Ada kecenderungan pembajakan elit lokal terhadap aset-aset daerah maupun APBD untuk kepentingan pemenangan Pemilukada.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang berlarut-larut menuai kritik. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan pembentukan penyedia jamanan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Dana sertifikasi guru berpotensi diselewengkan. Mekanisme penyaluran yang berbelit-belit memberi peluang terjadinya pungutan liar.

Muhammad Nuh sebagai Mendiknas (Menteri Pendidikan Nasional) gagal mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kegagalan antara lain disebabkan karena kesalahan dalam menetapkan berbagai kebijakan dan lemahnya kepemimpinan dalam menahkodai Kemendiknas. Kegagalan ini telah memperberat kebocoran bahtera pendidikan Indonesia dan menghambat tujuan pendidikan nasional.

Reshuffle kali ini hendaknya tidak menjadi euforia politik semata yang hanya memperlihatkan pergiliran kekuasaan. Berganti orang namun dengan kepentingan yang sama dengan pendahulunya, yakni menjadi "mesin uang" bagi partai politik tertentu.

Badan Anggaran DPR melakukan serangan balik pascapemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pimpinan Badan Anggaran terkait dengan kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota DPR (20/9).

Padahal, secara substansi, pemeriksaan yang dilakukan KPK hanya untuk mengonfirmasi proses penganggaran yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin ini (3/10), akan memeriksa Menteri Tenaga Kerja (Menakertrans) Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPID) di Kemenakertrans.

Penyidikan terhadap Muhaimin diperkirakan menjadi pintu bagi terungkapnya tersangka baru.

Menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, selain Muhaimin, dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, juga akan diperiksa pada hari yang sama.

BERDASAR data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), ada 509 pemerintah daerah pada tahun anggaran 2011 dengan rata-rata belanja untuk gaji pegawai kabupaten 50 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rata-rata belanja gaji pegawai level kota 55 persen dari total APBD.

Menyusul penahanan dua tersangka dugaan korupsi Bank Jateng 22 Agustus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng segera menetapkan tersangka baru. Kepala Kejati Jateng Bambang Waluyo mengatakan, sudah mengantongi nama tersangka.

Calon tersangka berasal dari Bank Jateng Unit Syariah Solo dan Unit Syariah Semarang.
''Jumlahnya bisa dua tersangka atau lebih, kami tidak bisa sebutkan sekarang demi kelancaran proses. Tapi kami pastikan akan tetapkan tersangka pekan depan, saat ini sedang dibereskan administrasinya," kata Bambang Waluyo, Jumat (30/9).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menindaklanjuti laporan dugaan persekongkolan tender pada proyek KTP elektronik (E-KTP) senilai Rp 5,8 triliun.
Langkah ini dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

Kepala Humas dan Biro Hukum KPPU, A Junaidi menjelaskan, laporan dugaan persekongkolan tender pada proyek KTP elektronik masuk pada 14 Juli 2011 dengan No. Laporan : 131/KPPU-L/VII/2011.