Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) yang tergabung dalam majelis kehormatan hakim (MKH), akan menyidangkan empat hakim yang diduga melanggar kode etik, dan perilaku hakim dalam waktu dekat.
Banyaknya keluhan pencari keadilan tentang perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perlu mendapat perhatian serius.
Salah satu yang disorot publik belakangan ini adalah soal integritas dan profesionalitas hakim yang masih jauh dari harapan, termasuk hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam dua bulan terakhir, ada 40 terdakwa korupsi dibebaskan hakim Pengadilan Tipikor di berbagai daerah sehingga memantik usulan agar Pengadilan Tipikor di daerah dibubarkan.
Mahkamah Agung dinilai tidak mendukung prinsip Undang-Undnag Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Lembaga ini tidak memiliki infrastruktur yang mendukung akses informasi bagi publik.
”Pisau hukum menjadi tumpul untuk membedah kasus korupsi yang menelan uang rakyat miliaran rupiah”
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar akan kembali menggelar perkara korupsi kelas teri. Kasus korupsi yang melibatkan Hartati, mantan Lurah Soka, Palopo, dilimpahkan Kejaksaan Negeri Palopo kemarin. Nilai kerugian seperti yang termuat dalam surat dakwaan yang diterima panitera pengadilan sebesar Rp 3,6 juta.
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat ternyata masih banyak bolongnya. Penilaian itu disampaikan ekonom yang juga dosen economics of crime Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, di kantor Indonesia Corruption Watch kemarin.
Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo mulai diwarnai politik uang. Panitia Pengawas Pemilihan menemukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang membagi-bagikan uang saat kampanye. "Uang yang dibagi-bagikan bervariasi, dari Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu," ucap Suprin Zain, anggota Panwaslu di Kecamatan Biluhu Timur, Kabupaten Gorontalo, kepada Tempo kemarin.
Bebasnya sederet politikus di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dari tuntutan kasus korupsi sungguh merisaukan. Ini memperkuat anggapan orang bahwa politikus di negeri ini semakin kebal hukum. Sementara itu, pengadilan tindak pidana korupsi, terutama di daerah, kian tak berdaya.
Anggota Komisi Olahraga dan Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, I Wayan Koster, diperiksa selama sekitar tujuh jam di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin. Wayan mengaku diminta menjelaskan soal kebijakan komisinya dalam mengalokasikan anggaran negara untuk proyek laboratorium riset di kampus negeri selama 2009-2010.
"Tak ada masalah dalam proyek ini," katanya setelah pemeriksaan, sekitar pukul 16.00 WIB, di halaman gedung KPK.
Komisi Yudisial segera mengusut kasus mafia hukum dalam penanganan perkara sengketa lahan pengusaha D.L Sitorus. Lembaga pengawas hakim ini siap berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mengawal kasus tersebut.
Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengatakan ranah tugas Komisi adalah pengawasan hakim, termasuk hakim agung. "Jadi, selayaknya Komisi Yudisial menelusuri dugaan suap itu," kata Imam kemarin.
