ENTAH karena tak yakin dengan kemampuan Otto Cornelis (OC) Kaligis atau akibat banyaknya kasus korupsi yang membelit, tersangka Muhammad Nazaruddin pun merasa perlu menambah jumlah tim pengacaranya.
Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan tiga kementerian kepada presiden dinilai sebagai bukti bahwa lembaga tersebut tak lagi memiliki arah dalam menegakkan hukum.
KISRUH Badan Anggaran (Banggar) DPR saat ini mendorong pertanyaan: bagaimana sesungguhnya konsep hak bujet (budget) atau anggaran yang dimiliki wakil rakyat?Pertanyaan ini menjadi istimewa di tengah perdebatan lama tentang hal ini yang pernah berkecamuk seiring dengan persaingan partai-partai. Dalam bidang anggaran, ada sejumlah situasi yang menunjukkan kita makin tidak memiliki kejelasan identitas sistem perwakilan atau parlemen. Bila memang sistem presidensial mengapa DPR demikian dominan?
PERSATUAN Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mengancam memboikot seluruh kegiatan pemerintahan di tingkat desa, seperti pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) jika RUU Desa tidak ditetapkan DPR sampai Oktober mendatang (SM, 20/09/11). Ancaman itu sangat kontradiktif dengan upaya Ditjen Pajak yang mengajak wajib pajak (WP) bangga membayar pajak dan mengajak keluarga/ teman peduli pajak. Slogan ’’Ayo Peduli Pajak, Bangun Negeri dengan Bayar Pajak’’ dipublikasikan lewat media massa, termasuk harian ini, terkait dengan sensus pajak nasional.
Sepupu M Nazaruddin, Syarifuddin, kemarin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaannya berkaitan dengan kasus Wisma Atlet. ‘’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nazaruddin,’’ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Syarifuddin tiba di gedung KPK pukul 09.30. Mengenakan kemeja coklat lengan panjang, dia tak didampingi siapa pun.
SETELAH pemanggilan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR oleh KPK terkait dengan dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di Kemenakertrans, hubungan dua lembaga itu memanas. Sebelumnya, Banggar menanggalkan rencana pemeriksaan KPK karena merasa kewenangannya adalah mandat dari DPR. Karena itu, sebelum diperiksa, lembaga ini merasa perlu mengembalikan dulu mandat itu ke DPR. Pemeriksaan KPK pun urung dilaksanakan. Banggar meminta konsultasi terlebih dahulu dengan KPK.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berencana mengajak lima lembaga negara lain untuk membahas dugaan praktik mafia anggaran.
Enam lembaga negara tersebut tidak menerima tambahan anggaran pada 2011, padahal sebelumnya telah ada kesepakatan jumlah anggaran yang akan diterima.Diduga,ada oknum mafia anggaran yang bermain hingga enam lembaga itu tidak mendapatkan tambahan.
Emosi jaksa senior yang juga terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, Cirus Sinaga, tidak lagi meledak-ledak saat menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.
Komisi III DPR tadi malam menetapkan enam calon hakim agung untuk mengisi posisi pimpinan tertinggi di Mahkamah Agung (MA). Enam nama dipilih melalui pemungutan suara.
Mereka yang terpilih sebagai hakim agung adalah Suhadi (Panitera MA untuk kompetensi hakim agung pidana), Topane Gayus Lumbuun (anggota Komisi III DPR untuk kompetensi hakim agung pidana), dan Andi Samsan Nganro (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kota Samarinda untuk kompetensi hakim agung pidana).
Bila tidak dikawal serius, Rancangan Undang-undang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU PPH) yang kini dibahas Komisi Kehutanan DPR RI dinilai berpotensi memperlemah gerakan antikorupsi di sektor kehutanan. Rumusan delik pasal-pasal yang termuat dalam rancangan aturan tersebut memiliki banyak celah hukum.
