Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin ini (3/10), akan memeriksa Menteri Tenaga Kerja (Menakertrans) Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPID) di Kemenakertrans.

Penyidikan terhadap Muhaimin diperkirakan menjadi pintu bagi terungkapnya tersangka baru.

Menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, selain Muhaimin, dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, juga akan diperiksa pada hari yang sama.

BERDASAR data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), ada 509 pemerintah daerah pada tahun anggaran 2011 dengan rata-rata belanja untuk gaji pegawai kabupaten 50 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rata-rata belanja gaji pegawai level kota 55 persen dari total APBD.

Menyusul penahanan dua tersangka dugaan korupsi Bank Jateng 22 Agustus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng segera menetapkan tersangka baru. Kepala Kejati Jateng Bambang Waluyo mengatakan, sudah mengantongi nama tersangka.

Calon tersangka berasal dari Bank Jateng Unit Syariah Solo dan Unit Syariah Semarang.
''Jumlahnya bisa dua tersangka atau lebih, kami tidak bisa sebutkan sekarang demi kelancaran proses. Tapi kami pastikan akan tetapkan tersangka pekan depan, saat ini sedang dibereskan administrasinya," kata Bambang Waluyo, Jumat (30/9).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menindaklanjuti laporan dugaan persekongkolan tender pada proyek KTP elektronik (E-KTP) senilai Rp 5,8 triliun.
Langkah ini dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

Kepala Humas dan Biro Hukum KPPU, A Junaidi menjelaskan, laporan dugaan persekongkolan tender pada proyek KTP elektronik masuk pada 14 Juli 2011 dengan No. Laporan : 131/KPPU-L/VII/2011.

ENTAH karena tak yakin dengan kemampuan Otto Cornelis (OC) Kaligis atau akibat banyaknya kasus korupsi yang membelit, tersangka Muhammad Nazaruddin pun merasa perlu menambah jumlah tim pengacaranya.

Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan tiga kementerian kepada presiden dinilai sebagai bukti bahwa lembaga tersebut tak lagi memiliki arah dalam menegakkan hukum.

KISRUH Badan Anggaran (Banggar) DPR saat ini mendorong pertanyaan: bagaimana sesungguhnya konsep hak bujet (budget) atau anggaran yang dimiliki wakil rakyat?Pertanyaan ini menjadi istimewa di tengah perdebatan lama tentang hal ini yang pernah berkecamuk seiring dengan persaingan partai-partai. Dalam bidang anggaran, ada sejumlah situasi yang menunjukkan kita makin tidak memiliki kejelasan identitas sistem perwakilan atau parlemen. Bila memang sistem presidensial mengapa DPR demikian dominan?

PERSATUAN Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mengancam memboikot seluruh kegiatan pemerintahan di tingkat desa, seperti pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) jika RUU Desa tidak ditetapkan DPR sampai Oktober mendatang (SM, 20/09/11). Ancaman itu sangat kontradiktif dengan upaya Ditjen Pajak yang mengajak wajib pajak (WP) bangga membayar pajak dan mengajak keluarga/ teman peduli pajak. Slogan ’’Ayo Peduli Pajak, Bangun Negeri dengan Bayar Pajak’’ dipublikasikan lewat media massa, termasuk harian ini, terkait dengan sensus pajak nasional.

Sepupu M Nazaruddin, Syarifuddin, kemarin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaannya berkaitan dengan kasus Wisma Atlet. ‘’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nazaruddin,’’ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Syarifuddin tiba di gedung KPK pukul 09.30. Mengenakan kemeja coklat lengan panjang, dia tak didampingi siapa pun.

SETELAH pemanggilan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR oleh KPK terkait dengan dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di Kemenakertrans, hubungan dua lembaga itu memanas. Sebelumnya, Banggar menanggalkan rencana pemeriksaan KPK karena merasa kewenangannya adalah mandat dari DPR. Karena itu, sebelum diperiksa, lembaga ini merasa perlu mengembalikan dulu mandat itu ke DPR. Pemeriksaan KPK pun urung dilaksanakan. Banggar meminta konsultasi terlebih dahulu dengan KPK.