Perilaku penegak hukum kembali menjadi sorotan. Seorang tahanan kasus korupsi diketahui makan bersama dengan dua jaksa. Tindakan tersebut sangat mencurigakan.

Mantan Wali Kota Bukittinggi, Djufri, yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor DPRD Bukittinggi dan pengadaan tanah Terminal Aur Kuning, kedapatan sedang makan bersama dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di restoran Lumban Ombak, Padang Pariaman, Kamis (13/10) lalu.

Komisi Yudisial terus menganalisa vonis bebas terhadap Wali Kota Bekasi non-aktif Mochtar Muhammad oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. ’’Kami belum memiliki putusan lengkapnya. Tapi analisanya terus berjalan, dari rekaman persidangan,’’ jelas juru bicara Komisi Yudisial (KY) Asep Rahmat Fajar, Jumat (14/10).

Analisa, menurutnya, bisa menentukan ada tidaknya pelanggaran pedoman perilaku hakim. Pihaknya berkoordinasi dengan KPK untuk meminta rekaman video persidangan. Selain itu, dokumen-dokumen persidangan juga dikumpulkan KY.

Tersangka Dadong Irbarelawan menuding Ali Mudhori dkk sebagai inisiator suap Kemenakertrans. Namun Ali Mudhori membantah tudingan itu. Ali beralasan, tidak mungkin dirinya menjadi inisiator karena selama ini lebih sering berada di daerah.

“Luar biasa (tuduhan) itu. Saya ini lebih banyak di daerah. Tidak benar itu,” kata Ali usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jumat (14/10).

KARUT-MARUT perpolitikan di Indonesia akhir-akhir memasuki wilayah yang tampaknya makin sulit diurai. Berbagai pertentangan, baik antarelite, antarlembaga tinggi negara, bahkan dengan lembaga independen, termasuk antara DPR dan KPK. Para pihak yang berkonflik selalu berkutat pada perasaan ''merasa paling'', yang akhirnya menumbuhkan egoisme, yang hakikatnya dimiliki manusia. Kesan berebut perasaan paling benar, paling jujur, sekaligus merasa paling tak pernah bohonglah yang mengemuka.

Pengaplikasian sistem Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dinilai terlalu ambisius. Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem data kependudukan sebelum menciptakan produk berupa kartu identitas penduduk elektronik.

Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Hal ini juga diterapkan oleh para koruptor di Indonesia dalam mencari jalan dan celah melakukan korupsi.Salah satu peluang korupsi yang saat ini marak terjadi di daerah adalah korupsi alokasi dana bantuan sosial (bansos).

Pertemuan konsultasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),kepolisian,dan kejaksaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (3/10/2011) lagi-lagi menyulut kontroversi di ruang publik.

Press Release KOALISI PEMANTAU PERADILAN
 
Suksesi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di ujung tanduk. Setelah melalui proses yang cukup melelahkan ditahapan Panitia Seleksi (pansel), 8 (delapan) orang calon yang lolos kini berada ditengah ketidakpastian. Bukannya fokus untuk membahas tahapan fit and proper test, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mempersoalkan tentang jumlah calon yang seharusnya dikirimkan pansel, yakni berjumlah 10 orang sesuai perintah undang-undang.

Press Release

Dalam pelaksanaannya, proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP menimbulkan berbagai macam persoalan yang memicu kontroversi yang luas di publik. Dalam tahap tender misalnya, begitu selesai dilaksanakan sudah muncul gugatan karena dianggap tidak fair. Selain itu proses pelaksanaannya juga tersendat-sendat, bahkan ada kekuatiran proyek ini tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dinilai menyalahi aturan. Undang-undang no 23 tahun 2006 mengamanatkan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal, bukan kartu pengenal elektronik (e-KTP).