"Kontrol itu sejatinya pengendalian dini untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi"

TOPIK korupsi selalu menjadi pembicaraan hangat di ruang publik. Dalam praktiknya, korupsi sangat sukar, bahkan hampir tidak mungkin diberantas, di samping sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi sejak reformasi digulirkan sudah dilakukan lewat berbagai cara, antara lain dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk instruksi presiden.

Kami menyediakan naskah peraturan; undang-undang, peraturan pemerintah, inpres yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
------
TAP MPR:

• TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN

Undang-Undang:

Untuk menyambut pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ICW sebagai badan publik menyediakan beberapa informasi yang terkait Indonesia Corruption Watch.

---------------------

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INDONESIA CORRUPTION WATCH

ICW melakukan riset tentang sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), yang salah satu point nya adalah pengambilalihan pengelolaan jamkesmas oleh kementerian kesehatan yang dinilai illegal. Kajian ini adalah bagian dari riset ICW melalui CRC (Citizen Report Card) yang dilakukan di Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang pada kurun waktu 2008 hingga awal 2009.

Lembaga PIAR NTT melakukan kajian dan evaluasi terhadap kasus korupsi di NTT selam tahun 2009. Temuan utamanya adalah bahwa sektor pengadaan barang dan jasa telah menjadi sarang koruptor di NTT.

Publik patut kecewa dengan pemberantasan korupsi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Jilid II. Karakter: parsial, dis-orientasi, melunaknya komitmen, kompromi dan pemberantasan mafia hukum a la “pemadam kebakaran” masih belum mampu diperbaiki hingga 100 hari pertama berakhir. ICW melakukan evaluasi dan catatannya didiskusikan di Kantor ICW Kamis, 28 Januari 2010.

Majelis eksaminasi: Djohanes Djohansjah, MH Silaban, Mas Achmad Santosa, Asep Warlan Yusuf
Penyusun: Febri Diansyah, Emerson Yuntho, Illian Deta Arta Sari
Jakarta: ICW,Februari 2009
ISBN978-979-1434-08-9
X, 105 p
Rp

Majelis ekseminasi: Rudi Satrio Mukantardjo, Eddy O.S. Hiarej, AJ Day, Asep Irwan Iriawan, Bambang Setiono
Penyusun: Febri Diansyah, Emerson Yuntho, Illian Deta Arta Sari
Jakarta: ICW, Februari 2009
ISBN 978-979-1434-06-5
xiv, 122 p
Rp

Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto Wiryawan, Wahyu Wagiman, Emerson Yuntho ; editor: Illian Deta Arta Sari & Febri Diansyah

Jakarta : ICW & ICJR, 2008
xv, 136 p
ISBN 978-979-1434-04-1
Rp

Dugaan kasus suap dalam proses penilaian penghargaan Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi momentum untuk menyelidiki kemungkinan adanya kasus suap lainnya dalam proses penilaian penghargaan Adipura 2010. Desakan itu muncul karena raihan Adipura tidak berkorelasi positif dengan kota sehat lingkungannya dan adanya lonjakan jumlah peraih Adipura pada 2010.

Ahli perencanaan dan tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyatakan, penyidikan dugaan kasus suap dalam proses penilaian Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi pintu masuk bagi kemungkinan suap lainnya.