Pengaplikasian sistem Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dinilai terlalu ambisius. Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem data kependudukan sebelum menciptakan produk berupa kartu identitas penduduk elektronik.
Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Hal ini juga diterapkan oleh para koruptor di Indonesia dalam mencari jalan dan celah melakukan korupsi.Salah satu peluang korupsi yang saat ini marak terjadi di daerah adalah korupsi alokasi dana bantuan sosial (bansos).
Pertemuan konsultasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),kepolisian,dan kejaksaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (3/10/2011) lagi-lagi menyulut kontroversi di ruang publik.
Press Release KOALISI PEMANTAU PERADILAN
Suksesi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di ujung tanduk. Setelah melalui proses yang cukup melelahkan ditahapan Panitia Seleksi (pansel), 8 (delapan) orang calon yang lolos kini berada ditengah ketidakpastian. Bukannya fokus untuk membahas tahapan fit and proper test, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mempersoalkan tentang jumlah calon yang seharusnya dikirimkan pansel, yakni berjumlah 10 orang sesuai perintah undang-undang.
Press Release
Dalam pelaksanaannya, proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP menimbulkan berbagai macam persoalan yang memicu kontroversi yang luas di publik. Dalam tahap tender misalnya, begitu selesai dilaksanakan sudah muncul gugatan karena dianggap tidak fair. Selain itu proses pelaksanaannya juga tersendat-sendat, bahkan ada kekuatiran proyek ini tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.
Pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dinilai menyalahi aturan. Undang-undang no 23 tahun 2006 mengamanatkan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal, bukan kartu pengenal elektronik (e-KTP).
Bebasnya terdakwa korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad di Pengadilan Tipikor di Bandung menambah daftar kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor di daerah.
Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), kurang dari dua tahun sudah 26 terdakwa kasus korupsi yang divonis dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor setelah lahirnya UU Pengadilan Tipikor pada 2008.
Tersangka kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, M Nazarudddin terus menebar tudingan.
Kini dia menyebut dua mantan rekan satu partainya sebagai pihak penerima dana terkait proyek wisma atlet itu. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh yang akrab disapa Angie.”Saya akan ngomong apa adanya,” kata Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.
Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohamad bersujud setelah dinyatakan bebas oleh hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, dalam sidang pembacaan vonis, kemarin.
Saat menjabat wakil presiden mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz menyurati Dewan Komisaris PLN mengenai proyek di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang.
Surat Hamzah Haz yang menjabat wapres periode 2001-2004 itu memicu kehati-hatian PLN dalam melaksanakan proyek pengadaan outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI).
