Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan membawa terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi,mendapat apresiasi negatif dari masyarakat.

Hal ini ditegaskan Jaringan Suara Indonesia (JSI) setelah melakukan survei yang menunjukkan sekitar 42,7% responden menyatakan ketidakpuasan atas kinerja lembaga tersebut, tertinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Direktur Eksekutif JSI WiddiAswindi mengatakan,publik tidak puas atas kinerja KPK dalam menangani kasus yang menjadi sorotan, seperti kasus Wisma Atlet,kasus suap Kemenakertrans, serta kasus Bank Century.Publik berharap KPK bisa menyelesaikan banyak kasus dugaan korupsi dengan lebih cepat.

“Rakyat tidak puas dengan penegakan hukum. Ini pukulan keras pada negara karena instrumen yang dibuat oleh pemerintah dipersepsikan oleh publik rendah.Publik menyatakan kinerja mereka tidak baik dan mempunyai skeptisme tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers hasil survei JSI di Jakarta kemarin.

Survei juga mengungkap bahwa Kejagung adalah lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercayai publik. Lembaga ini hanya mendapat kepercayaan sebesar 46,0%, bahkan lebih rendah dari Polri yang mempunyai kepercayaan tertinggi sekitar 58,2% dan KPK yang mendapat 53,8%. Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja lembaga hukum di Indonesia sejak Juli 2009 hingga Oktober 2011 terus menurun.

Hanya 31,1% responden yang menyatakan kondisi penegakan hukum baik, sedangkan 39,7% menyatakan sangat buruk. Padahal, tingkat kepuasan publik pada Juli 2009 masih menembus angka 54,0%.Kemudian, berturut-turut mengalami penurutan mulai Januari 2010 menjadi 37,0%, Oktober 2010 menjadi35% ,danmencapaititik terendah pada Oktober 2011 sebesar 31,1%.

“Presiden harus bertindak,”ujarWiddi. Sementara itu, KPK menanggapi positif hasil survei JSI yang memosisikan lembaganya di bawah Polri dalam hal kepercayaan masyarakat. KPK pun menganggap hasil survei tersebut sebagai bahan introspeksi. Juru Bicara KPK Johan Budi menilai, siapa pun yang mengadakan survei serta apa pun maksud di balik hasil survei tersebut, pihaknya menganggap sebagai perbaikan internal KPK untuk memperbaiki kinerja agar dukungan masyarakat tidak menurun.

“Bagusbagus saja survei itu.Kami anggap saja sebagai bahan introspeksi internal KPK,” kata Johan di kantor KPK Jakarta kemarin. Anggota badan pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan, penurunan kepuasan kinerja KPK diungkap oleh banyak lembaga survei.Hal ini menunjukkan harapan masyarakat yang semakin tinggi, sementara KPK tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. mnlatief/nurul huda
Sumber: Koran Sindo, 3 November 2011