Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng kembali menetapkan dua tersangka dugaan korupsi di Bank Jateng unit Syariah (BJS) Semarang. Keduanya adalah pejabat di BJS Semarang. Staf Analis Pembiayaan, Muhamad Wahyu Wibowo dan Kepala Seksi Usaha, Ahmadun.

”Saat ini dua tersangka sedang diperiksa,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Ali Mukartono Senin (5/12).

Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejati tidak melakukan penahanan. ”Kami belum menahan kedua tersangka. Kami sedang mendalami keterlibatan mereka,” lanjut Ali.

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai menyidik kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP di daerah.
“Tujuan (pemeriksaan) ke daerah percontohan itu untuk melihat kualifikasi barang yang ada, apakah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, di Kejagung, Senin (5/12).

Mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.

Dia melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah di Jawa Barat. “Saya menemukan dana bansos disunat 50 persen. Saya punya data. Walaupun ini masalah kecil, tapi total (dana bansos) seluruh Indonesia kan Rp 300 triliun,” kata Yusuf kepada pers.
Mantan anggota Majelis Syuro PKS itu menjelaskan, Jawa Barat kebagian dana bansos dan hibah Rp 836 miliar. Yusuf menduga dana tersebut dipotong separuh.

Terdakwa kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Dharnawati, mengaku pernah marah-marah karena terus didesak untuk membayar commitment fee oleh pejabat kementerian itu.

Pengakuan Dharna didukung oleh kesaksian sopirnya, Damianus Elly Sai dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/12). Damianus mengaku pernah mendengar percakapan Dharnawati melalui telepon dengan seseorang. Saat itu Dharna berbicara dengan nada marah.

Menjelang Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2011,masalah korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Namun, bukan berarti kita tidak punya capaian sama sekali.

Adalah benar, korupsi belum tuntas diberantas, tetapi bukan berarti semua ikhtiar kita dalam memberantas korupsi sia-sia belaka ataupun hanya jalan di tempat. Data korupsi yang sekarang muncul tidak hanya bisa dilihat dari segi persoalan, tapi juga dapat dibingkai dari kacamata pencapaian.

Seleksi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi selesai sudah. Mereka yang terpilih akan segera dilantik. Tugas yang sedemikian banyak, tugas perkara yang menumpuk, adalah tantangan membangun institusi KPK agar lebih kuat.

Kasus Century dengan bukti-bukti yang lebih dari cukup juga tidak bergerak maju. Kita tampak seperti perang-perangan saja dalam pemberantasan korupsi. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berulang-ulang mengatakan, dia akan hunus pedang dan pimpin sendiri perang melawan korupsi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Syarif Hasan kemarin mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Syarif memintai penjelasan KPK terkait survei integritas KPK yang menyebut Kementeriannya dianggap paling rawan korupsi. Selanjutnya dia berjanji ke depannya akan membangun sistem pemasaran,teknologi informasi dan memperbanyak spanduk dan stiker antikorupsi.Dia juga menilai positif atas pertemuan dengan KPK tersebut.

Permintaan perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Masyarakat yang menjadi korban maupun saksi kejahatan semakin sadar meminta perlindungan pada lembaga ini. Pada 2008, LPSK melindungi kurang 20 orang korban dan saksi.

Komisi Yudisial (KY) pesimistis bisa mendapatkan 15 calon hakim agung (CHA) yang diperlukan Mahkamah Agung (MA) saat ini.

Sesuai aturan UU, KY memang harus menyiapkan 15 CHA untuk kemudian diserahkan Komisi III DPR untuk dipilih lima hakim agung. Pasalnya, MA memang membutuhkan lima hakim agung.