Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Syarif Hasan kemarin mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Syarif memintai penjelasan KPK terkait survei integritas KPK yang menyebut Kementeriannya dianggap paling rawan korupsi. Selanjutnya dia berjanji ke depannya akan membangun sistem pemasaran,teknologi informasi dan memperbanyak spanduk dan stiker antikorupsi.Dia juga menilai positif atas pertemuan dengan KPK tersebut.

Bahkan, dia mengakui jika imbauan imbauan antikorupsi belum ada di kementeriannya saat ini. Menurut dia, ada beberapa masukan KPK yang diberikan saat pertemuan kemarin,di antaranya pelayanan pemasaran supaya harus diperbaiki dan teknologi informasi juga harus dilakukan.

Selain itu,juga perlunya spanduk-spanduk dan stiker antikorupsi supaya diperbanyak. “Yang begini-begini harus diperbaiki ke depan. Ini merupakan feed back yang baik menurut saya.Karena di Kementerian saya,memang spanduk belum ada.Jadi belum ada stiker. Ini salah satu ukuran. Kemudian teknologi informasi harus kita bangun nantinya,” kata Syarif usai bertemu pimpinan KPK kemarin.

Terkait survei KPK yang menempatkan Kemenkop UKM termasuk tiga terbawah dalam pelayanan publik,Syarif mengakui hal tersebut karena kurangnya keterbukaan informasi. Dia juga berjanji akan memperbaiki sistem dalam waktu satu semester ke depan. “Saya usahakan satu semester sudah selesai.Saya juga janji kalau ada aparat Kemenkop UKM yang terlibat, tindakan kami tegas,pasti dipecat,”katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali juga mendatangi kantor KPK untuk memintai penjelasan KPK terkait survei integritas KPK yang menyebut Kementerian Agama paling rawan korupsi.“Saya belum paham hasil survei integritas KPK. Makanya saya datang ke sini (kantor KPK) untuk minta penjelasan,” kata Suryadharma.

Ketua Umum DPP PPP ini juga berjanji akan menindaklanjuti hasil Survei Integritas KPK 2011. Dia juga berkomitmen terus melakukan perbaikan pelayanan dan pengelolaan, salah satunya telah menggandeng perusahaan standardisasi ISO untuk memberikan panduan manajemen pengelolaan haji.

Predikat mempertahankan standar tersebut diberikan dengan pemberian sertifikat ISO 9001: 2008 Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei Integritas 2011 yang dilakukan KPK, rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional di Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM,serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih rendah. Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan,Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan UKM menempati peringkat terendah dalam pelayanan publik.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei,Kementerian Agama menempati peringkat terendah dengan indeks integritas 5,37. Berikutnya disusul Kemenakertrans dengan indeks integritas 5,44 dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 5,52. Dari ketiga kementerian tersebut, lanjut Jasin terdapat sektor yang dianggap masih ada praktik suap dan gratifikasinya, di antaranya dalam proses pendaftaran izin penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perpanjangan izin KBIH di Kemenag.

Berikutnya ada juga pelayanan data akses pasar domestik di Kementerian Koperasi dan UKM dan izin menggunakan tenaga kerja asing di Kemenakertrans. nurul huda
Sumber: Koran Sindo, 6 Desember 2011
-------------------
Nilai Survei Integritas Rendah
Menkop UKM juga Minta Klarifikasi KPK
Setelah Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Syarif Hasan juga mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta klarifikasi tentang skor rendah kementerian yang dia pimpin dalam survei integritas yang dilakukan komisi antikorupsi itu.

Syarif menyambangi kantor KPK, Senin (5/12) sekitar pukul 14.00. Ia tak bersedia berkomentar mengenai skor integritas rendah pada layanan publik di kementeriannya.  “Mau klarifikasi,” ujar Syarif singkat sambil memasuki gedung KPK.
Kurang dari sejam menteri yang berasal dari Partai Demokrat itu bertemu dengan pimpinan KPK. Syarif mengatakan, memperoleh banyak masukan dari KPK.

Ia mengakui, pihaknya masih kurang menerapkan kebijakan informasi keterbukaan, sehingga terkesan marak praktik suap. Syarif berjanji akan segera membenahi pelayanan di kementeriannya.
‘’Saya kasih waktu satu semester sudah selesai. Kalau teknologi informasi, memang saya lihat kurang, kampanyenya juga’’ imbuhnya.

Pemecatan
Syarif juga menegaskan, akan menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemecatan, kepada aparatnya jika terbukti melakukan praktik suap.
Hasil survei integritas 2011 menunjukkan bahwa nilai integritas Kemenkop UKM terkategori rendah dengan nilai 5,52, kurang dari nilai rata-rata indeks integritas instansi pusat sebesar 7,07.

Pelayanan data akses pasar domestik di kementerian itu dinilai masih rentan praktik suap.
Kemenkop UKM menempati posisi ketiga setelah Kemenakertrans dan Kementerian Agama dalam daftar instansi pusat dengan skor terendah.

Sebelumnya, pada Jumat (2/12), Menteri Agama Suryadharma Ali juga meminta klarifikasi dari KPK memngenai hal yang sama. Kementerian Agama mendapat skor integritas terendah, yakni 5,37. (J13-59) 
Sumber: Suara Merdeka, 6 Desember 2011