Ketua Departemen Hukum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengaku tidak mengetahui Muhammad Nazaruddin mengundang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah pada pertemuan di rumahnya.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI itu, undangan disampaikan mantan bendahara umum DPP PD melalui telepon. ”Saya diundang oleh Nazaruddin. Tapi, dia tidak memberitahu  pertemuan itu juga dengan Chandra,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Benny menegaskan, dalam pertemuan dengan Chandra sama sekali tidak membahas kasus atau perkara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim koordinasi dan supervisi (korsup). Tim tersebut bertugas mengawasi kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar.

Wakil Ketua KPK M Jasin, Minggu (25/9), mengatakan, pihaknya  tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga akan melakukan pengkajian sistem.

Di antaranya sistem administrasi di lembaga pemerintah/negara yang rentan terhadap korupsi.

”Pengawasan dan pengkajian sistem juga akan dilakukan kepada instansi yang menggunakan anggaran yang besar,’’ kata Jasin.

"Hak remisi bagi terhukum tidak dapat dibatasi dan wajib diberikan sebagai bentuk kemerdekaan dari sisi pemberian pidana"

PEMBERIAN remisi bagi koruptor ditentang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

AKTIVIS antikorupsi asal Yogyakarta Arifin Wardiyanto berunjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dengan merantai diri dan menyayat dahinya dengan cutter (SM, 16/09/11). Aksi itu seperti ingin mengekspresikan kegalauan, kekecewaan, kemarahan, dan entah perasaan apa lagi yang berkecamuk, mendesak-desak untuk dimuntahkan. Lantang ia berteriak, ”KPK harus didukung!” Di balik aksinya itu publik menangkap rintihan kepedihan luar biasa.

TERSANGKA kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyitaan tas hitam miliknya ketika ditangkap di Bogota, Kolombia, Agustus lalu (SM, 23/09/11). Menurut pengacaranya, Afian Bondjol, penyitaan tas tersebut melanggar KUHAP. ”Turut termohon adalah mantan dubes untuk Kolombia Michael Menufandu,” kata Afian usai menyerahkan memori praperadilan di PN Jakarta Selatan, Kamis lalu.

Babak baru sengketa informasi dimulai. Siang ini, Kamis (22/9/2011), Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 9 partai politik yang belum menyerahkan laporan keuangan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Praktik kotor bisnis perkebunan kelapa sawit telah lama mendapat gugatan dari masyarakat luas. Sayangnya, Undang-Undang Perkebunan tak cukup kuat untuk memupus terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kerusakan lingkungan, serta kerugian negara akibat kongkalikong antara pebisnis dan pemilik otoritas di wilayah perkebunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai proses pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak transparan. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, masalah transparansi menjadi solusi kunci bagi Banggar untuk memperbaiki manajemen kerja.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan vonis kepada Mindo Rosalina Manulang alias Rosa dengan hukuman 2,5 tahun penjara atau 30 bulan, sedangkan Muhammad El Idris dijatuhi vonis 24 bulan penjara.

Keduanya dinilaiterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara. Rosa adalah mantan Direktur PT Anak Negeri,sedangkan Muhammad El Idris merupakan mantan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah.

DPR menyayangkan mutasi Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Albertina Ho oleh Mahkamah Agung (MA) ke PN Sungai Liat, Bangka Belitung. Selama ini, Albertina dianggap hakim jujur dan tegas dalam menyidangkan terpidana kasus korupsi.