Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tujuh tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sedikitnya Rp 103 triliun uang negara disalahgunakan atau dikorupsi.

Dari jumlah tersebut, banyak yang sudah diserahkan ke penegak hukum, namun sangat sedikit yang ditindaklanjuti. Demikian diungkapkan oleh Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan dalam jumpa pers ‘’Evaluasi 5-2 Tahun Pemerintahan SBY’’ di Cikini, Jakarta, Minggu (23/10).

Hari Senin (24/10) ini, Komisi III DPR akan memulai seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2012-2015. Salah satu calon, Yunus Husein, mengaku siap menghadapi seleksi yang akan diawali dengan pembuatan makalah itu.

”Semua calon tentu siap, saya juga harus siap,”  kata Yunus Husein dalam pesan singkatnya kepada Suara Merdeka, Minggu (23/10).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini mengaku menerima undangan seleksi melalui pesan singkat. Yunus menambahkan, dirinya sudah melakukan persiapan dengan memperbanyak membaca.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menuntaskan kasus suap terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

KPK dapat menjerat Menakertrans Muhaimin Iskandar dengan mengembangkan penyidikan terhadap Ali Mudhori dkk, yang diduga menjadi calo anggaran PPID senilai Rp 500 miliar di kementerian tersebut.

PUTUSAN bebas Pengadikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung terhadap Wali Kota (nonaktif) Bekasi Mochtar Muhammad, terdakwa kasus korupsi, pada 11 Oktober lalu mendapat reaksi keras, baik dari lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung (MA) maupun masyarakat yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW). Reaksi itu bisa dipahami mengingat jaksa KPK menuntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

"Meski mungkin mengejutkan pihak tertentu, pilihan terhadap Denny setidaknya menghadirkan  optimisme"

MELALUI reshuffle kabinet, seorang anak muda dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Dia adalah Denny Indrayana, anak Banjar Kalimantan Selatan kelahiran 1972, yang juga menjabat Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP4R).

Gubernur Bibit Waluyo angkat bicara menyikapi kasus dugaan penyimpangan proyek studio mini Bali Desa Mbangun Desa yang terletak di di lantai 1 kantor gubernur.

Menurut dia, persoalan itu diserahkan sepenuhnya kepada kejaksaan yang tengah memproses perkara tersebut. Meskipun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng sudah mengantongi nama-nama tersangka, gubernur tetap beranggapan tidak ada masalah dalam proyek yang menelan dana Rp 4,2 miliar itu.

”Soal penetapan tersangka, itu urusan dia (Kejati Jateng). Studio mini tidak ada masalah,” jelasnya, kemarin.

Usulan revisi UU KPK dari DPR RI dikhawatirkan menjadi “bola liar” yang akan memandulkan kewenangan KPK sehingga mengundang reaksi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi dan pimpinan KPK sendiri.

Apakah benar seburuk itu sikap anggota DPR RI sehingga DPR RI mengambil inisiatif mengajukan revisi UU KPK? Meski demikian usulan revisi UU KPK 2002 harus terkait dengan perubahan UU Antikorupsi 1999/2001 sebagai akibat ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi 2003 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nonaktif Syarifuddin didakwa telah menerima suap sebesar Rp250 juta dari kurator PT Sky Camping Indonesia,Puguh Wirawan, atas pengurusan aset pailit perusahaan tersebut.

Wacana moratorium remisi bagi narapidana kasus korupsi, terorisme, dan lain-lain mengemuka kembali setelah Menkumham Amir Syamsuddin dan Wakil Menkumham Denny Indrayana menyatakan akan memperketat syarat pemberian remisi bagi narapidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan mengajukan permohonan kasasi untuk perkara Wali Kota nonaktif Bekasi, Mochtar Mohammad. Jaksa KPK Ketut Sumedana berharap hakim yang memeriksa memori kasasi mereka merupakan sosok kredibel.