Kasus korupsi yang menjerat mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazarudin memiliki pola yang sama dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Modus yang digunakan, mafia anggaran bergerak sejak proses pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI.
Pengembalian delapan berkas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh Presiden melalui rekomendasi panitia seleksi (Pansel) KPK dinilai sebagai pelanggaran hukum. Pasalnya, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Juni 2011, posisi yang dibutuhkan untuk mengisi kursi pimpinan KPK periode 2012-2016 adalah empat orang, setelah MK menetapkan masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas adalah empat tahun.
Menarik membaca hasil jajak pendapat Kompas terkait status para kepala daerah (petahana) yang ingin mencalonkan diri lagi dalam pemilihan kepala daerah.
Penguatan kelembagaan antikorupsi menjadi tema utama pidato kenegaraan Presiden SBY di Gedung DPR/ MPR, Senin lalu, dalam komitmen pemerintahannya untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
Kementerian Kehutanan mensinyalir kerugian negara akibat penyalahgunaan perizinan kehutanan yang dilakukan 14 bupati mencapai ratusan triliun rupiah. Para kepala daerah tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Bupati Subang nonaktif, Eep Hidayat, divonis bebas dari dakwaan kasus korupsi dana upah pungut pajak bumi dan bangunan Kabupaten Subang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung kemarin. Majelis hakim menyatakan ulah terdakwa membagikan dana biaya pemungutan pajak 2005-2008 senilai total Rp 14,29 miliar itu tak terbukti melawan hukum.
Putusan majelis hakim pimpinan I Gusti Lanang ini bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut. Dalam sidang sebelumnya, jaksa meminta majelis menghukum Eep 8 tahun penjara sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan pilihan DPR atas calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi bisa saja tidak sejalan dengan rekomendasi Panitia Seleksi Pimpinan KPK.
"DPR ini kan lembaga politik," kata Marzuki kepada wartawan di gedung DPR kemarin. "Sebagai politikus yang profesional, sudut pandangnya bisa berbeda dengan Pansel."
Kepala Kejaksaan Tinggi DIY M. Ali Muntohar menegaskan bahwa Kejaksaan tidak punya target waktu penyelesaian kasus dugaan korupsi di DIY yang macet. "Enggak ada target. Semua harus selesai. Pokoknya selesai. Kami tak mau menargetkan selesai sehari-dua hari. Kalau selesai dua jam, ya, dua jam," kata Ali dengan nada tinggi kepada Tempo setelah mengikuti gelar pasukan Operasi Ketupat Progo 2011 di Kepolisian Daerah DIY kemarin.
Terdakwa Mindo Rosalina Manulang mengungkapkan Grup Permai mendapat komisi 21 persen dari setiap proyek yang dikerjakan PT Duta Graha Indah. Fee itu merupakan hasil kongsi proyek atas jasa Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games.
"Satu di antara hasil kongsi itu adalah proyek wisma atlet," ujar Rosa dalam keterangannya sebagai terdakwa pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
"Pak SBY, tolong jangan ganggu istri dan anak-anak saya. Saya tidak akan cerita apa pun. Saya sudah lupa semuanya." Itu ucapan Nazaruddin di tangga kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, menjelang akhir pekan lalu. Seberapa jauh klaim lupa Nazaruddin dapat dipercaya?
