Gerakan antikorupsi harus mendukung pengesahan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menjadi undang-undang. Dukungan ini penting untuk mewujudkan tujuan akhir gerakan antikorupsi yakni, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Gerakan antikorupsi tidak harus melulu penindakan dan pemenjaraan koruptor serta pengembalian kerugian negara. Akan tetapi, gerakan antikorupsi juga harus mampu mengubah struktur politik yang tidak adil dan menghambat pencapaian kesejahteraan tersebut.

M Nazaruddin positif kembali ke Tanah Air. Kemarin mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat sudah dalam perjalanan setelah dideportasi dari Kolombia.

Kepulangannya didampingi tim gabungan dari personel Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam menjelaskan, tersangka kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, itu diperkirakan tiba di Tanah Air hari ini.

DPR berencana meminta penjelasan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyangkut penyidikan dugaan korupsi PT Askrindo, serta dugaan kelalaian sejumlah pejabat Bapepam-LK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, polisi terkesan lambat sekali menangani perkara ini dan berupaya menutupi perkembangan penyidikan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pendaftaran bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi menjadi anggota LPSK pengganti.

Proses seleksi dilakukan setelah terjadi kekosongan dua posisi setelah pemberhentian dua anggotanya, yakni I Ketut Sugiharsa dan Myra Diarsi, sejak April 2010 lalu. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengungkapkan,dari tujuh anggota LPSK,sekarang tinggal lima orang.

Permintaan informasi pengelolaan dana partai politik pada sembilan parpol terbesar di Indonesia mulai  mendapat tanggapan. Setelah mengajukan surat keberatan pada 28 Juli 2011, hari ini Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima laporan keuangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kisruh penyaluran dana Bantuan Operasional (BOS) masih saja terjadi. Hingga periode ketiga tahun 2011, sebanyak 39 daerah belum menyalurkan dana BOS. Koalisi Pendidikan menyerukan perubahan mekanisme penyaluran dana.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan vonis bebas kepada Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Jember, Dr Sudarti, kemarin. Padahal, sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Sudarti dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta atau subsider dua bulan kurungan, dan membayar pengganti kerugian negara Rp 66 juta atau subsider dua bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ada kemungkinan memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berdasarkan berbagai tudingan yang dilontarkan mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin. Pemeriksaan meliputi kasus dugaan korupsi proyek pemerintah, juga pelanggaran etika pimpinan KPK. "Siapa saja yang disebutkan (M. Nazaruddin), ada buktinya terkait tindak pidana korupsi, bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum," kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di kantornya di Jakarta kemarin.

Kasus dana bantuan di lima sekolah menengah di Ibu Kota merupakan pelajaran berharga bagi para kepala sekolah dan guru. Mereka tak bisa lagi menyembunyikan data penggunaan dana bantuan pemerintah. Orang tua murid, bahkan masyarakat luas, berhak mengetahuinya karena duit itu berasal dari anggaran negara.

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Mahkota Negara oleh Markas Besar Kepolisian masih simpang-siur. Juru bicara Polri, Brigadir Jenderal Ketut Yoga, menyatakan belum ada saksi yang dipanggil. "Masih dalam tahap pengumpulan informasi," kata dia kemarin.

Keterangan ini bertolak belakang dengan informasi yang disampaikan Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam. Pada 22 Juli lalu dia menyatakan sudah 79 orang yang dimintai keterangan dalam kasus ini.