Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terjadi peningkatan drastis dalam alokasi dana hibah dan bantuan sosial. Pada tahun 2011, pemerintah daerah provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 340 miliar untuk hibah dan Rp 51 miliar untuk program bantuan sosial. Dana itu disebar kepada 221 organisasi dan forum yang ada di Banten.
Menerima tantangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) membeberkan bukti dugaan korupsi di sekolah. Mereka melaporkan sejumlah poin dugaan penyelewengan dana berdasarkan penelusuran atas laporan keuangan sekolah.
Pernyataan Pers Bersama Greenomics Indonesia dan Indonesia Corruption Watch
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) saat ini sedang melakukan proses sertifikasi terhadap grup sawit Golden Agri Resources Ltd (GAR/Grup Sinar Mas) dan anak-anak perusahaan sawitnya. Langkah RSPO ini diketahui setelah munculnya siaran pers yang berlogo GAR dan anak usahanya PT SMART tertanggal 10 Agustus 2011, yang memberitahukan ke
publik bahwa RSPO akan melanjutkan proses sertifikasi terhadap GAR.
Tokoh antikorupsi Sulawesi Selatan, Abraham Samad, masuk delapan besar calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diserahkan ke Presiden hari ini. Senin lalu, panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan wawancara terhadap 10 calon.
Dua calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Eggi Sutjiati dan Sayyid Fadhil, terhenti dalam seleksi wawancara oleh Panitia Seleksi pada 15 Agustus lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini akan mengumumkan delapan nama calon pemimpin KPK yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan begitu, delapan kandidat yang lolos seleksi wawancara adalah Abdullah Hehamahua, Adnan Pandupradja, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Handoyo Sudradjat, Zulkarnain, dan Aryanto Sutadi.
Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada mencurigai adanya motif politik saat advokat Otto Cornelius Kaligis dan M. Nasir, saudara sepupu M. Nazaruddin, mengadu ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Ini kemungkinan besar arahnya ke deal politik," kata peneliti Pukat, Zainal Arifin Mochtar, saat dihubungi kemarin. Zainal khawatir ada manuver mafia anggaran DPR di balik langkah tersebut. "Mafia anggaran kan ke mana-mana," kata dia.
Pengacara Otto Cornelius Kaligis mengatakan, kliennya, M. Nazaruddin, menitipkan pesan untuk Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya, Nazar bersedia tidak menyeret Partai Demokrat asalkan ada jaminan bahwa istrinya, Neneng Sri Wahyuni, tak diseret ke meja hijau.
"Masukan saja saya ke penjara, asal istri saya tidak apa-apa," kata Kaligis, menirukan ucapan Nazar di depan gerbang Rumah Tahanan Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, kemarin.
Mantan pengacara KPK Ahmad Rifai meragukan komitmen dan netralitas dua calon pimpinan lembaga itu, yakni Abdullah Hehamahua dan Yunus Husein. Pasalnya, masing-masing belum menunjukkan prestasi cemerlang selama menduduki jabatan ketua Komite Etik KPK dan kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Muncul Ancaman Pembunuhan
Ancaman pembunuhan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak menyurutkan keberanian KPK dalam mengusut kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
KPK harus menunjukkan kredibiltas dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Komisi IV DPR RI akan melakukan audit investigasi untuk mengusut pengadaan beras keluarga miskin (raskin) oleh Perum Bulog. Audit juga bertujuan mengungkap “kartel” perberasan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menjelaskan, audit investigasi raskin diperlukan untuk mengetahui penggunaan dana pengadaan beras sebesar Rp 18 triliun dari APBN 2011. “Pengusutan mulai kualitas raskin, harga, serta asal beras impor. Ada hal yang tidak wajar,” papar Firman, kemarin.
