NEGARA RI ADALAH NEGARA HUKUM : BUKAN NEGARA IZIN
Pernyataan Pers
Praktek korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat .
Dalam pengadaan outsourcing roll out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Disjaya dan Tangerang, PT Netway Utama disebut sebagai rekanan melalui penunjukan langsung. Pasalnya, perusahaan tersebut sudah lama menjadi rekanan PLN.
Praktik dugaan jual-beli remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang, Kalimantan Barat diusut tuntas.
Mahkamah Agung (MA) diminta mengevaluasi Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, karena sering kali membebaskan terdakwa korupsi dalam proses persidangan.
Kejaksaan Agung dinilai tidak konsisten menyelidiki kasus permintaan PT Merpati Nusantara Airlines dalam penyewaan dua pesawat jet jenis Boeing 737 dari Thirstone Aircraft Leasing Group (TALG).
Kejagung sebenarnya telah dua kali menangani kasus tersebut, tetapi tidak ditemakan unsur pidana korupsi. Lawrence TP Siburian, kuasa hukum tersangka Hotasi Nababan,menilai Kejaksaan Agung tidak konsisten dalam penanganan kasus Merpati.
Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi sampai saat ini masih sebatas janji.
Secara faktual belum ada realisasi konkret dari janji yang sempat melahirkan harapan besar yang kemudian ia mendapatkan dukungan besar dalam Pilpres 2009 dan menang hanya dalam satu putaran. Saat ini tindakan korupsi bahkan kian menjadijadi dan menjalar ke segala lini. Bisa dikatakan bahwa keinginan Presiden SBY untuk memberantas korupsi hanya kuat dalam iklan layanan masyarakat di layar kaca, tetapi lemah dalam tindakan di dunia nyata.
Potensi kerugian negara akibat praktik bisnis perkebunan liar kelapa sawit di kawasan hutan di Indonesia mencapai Rp 169,797 triliun. Pemerintah didesak segera memperbaiki tata kelola hutan untuk menyelamatkan hutan.
Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, selisih penerimaan negara dari sektor non pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp Rp 169,797 triliun. Nilai itu didapat dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara yang diterima.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Anti Mafia Hutan, Senin (26/9/2011), melaporkan dugaan korupsi sektor kehutanan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerugian negara akibat praktik korupsi di dua provinsi tersebut diperkirakan mencapai Rp 9,146 triliun rupiah.
Mabes Polri mendalami dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal (Ditjen) Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) senilai Rp142 miliar.
Pemerintah diminta menambah anggaran untuk bidang kesehatan hingga mencapai 5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
