Besarnya anggaran Kementan itu mengingat perlunya merevitalisasi total bidang pertanian karena saat ini masih banyak impor komoditas pertanian

PRESIDEN SBY telah menyampaikan RUU RAPBN 2012 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR. Supaya menjadi UU berkaitan dengan anggaran belanja negara tahun mendatang maka fokus anggaran mestinya lebih bertumpu pada rakyat. Hal ini sejalan dengan slogan pemerintahan II SBY yang bertumpu pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Slogan yang menarik itu sebenarnya bertumpu pada pembangunan berkelanjutan.

Presiden menargetkan jumlah penduduk miskin nantinya tinggal 10,5-11,5% dan jumlah pengangguran terbuka 6,4-6,6%. Dikemukakan pula empat klaster program bantuan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Pertama; program bantuan dan perlindungan sosial, di antaranya berwujud raskin, Program Keluarga Harapan, BOS, dan Jamkesmas. Kedua; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Ketiga;  kredit usaha rakyat (KUR), dan keempat; yang mulai efektif tahun 2012 dan dilaksanakan bertahap meliputi program rumah murah dan sangat murah, angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

RAPBN 2012 mempunyai posisi defisit agak besar yaitu Rp 125,9 triliun, atau kurang lebih 1,5 persen PDB Indonesia, dengan belanja pemerintah meningkat jadi Rp 1.418 triliun. Optimisme pemerintah tercermin dalam asumsi makro yang dipakai yaitu antara lain pertumbuhan ekonomi 6,7 persen; laju inflasi 5,3 persen; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,5 persen; nilai tukar rupiah Rp 8.800 per dolar AS, harga minyak 90,0 dolar AS per barel; dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.

Ada lembaga yang mendapat alokasi dana di atas Rp 20 triliun, yaitu Kemenhan, Kemen PU, Kemendiknas, Kemenag, Polri, Kemenkes, dan Kemenhub. Kementan mendapat jatah ‘’hanya’’ di atas Rp 10 triliun, tepatnya Rp 17,8  triliun, dengan tugas pokok meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu pertanian dalam arti luas. Seharusnya kementerian itu  mendapat jatah di atas Rp 20 triliun karena lingkup tugasnya berkaitan dengan masalah penciptaan tenaga kerja dan pengatasan kemiskinan.

Meskipun dalam RAPBN 2012 dialokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 41,9 triliun, sifat anggaran tersebut lintas lembaga sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Begitu juga program surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun mendatang, termasuk bantuan langsung pupuk Rp 675 miliar atau setara 192,8 ribu ton dan bantuan bibit unggul sebesar Rp 1,8 triliun atau setara 185 ribu ton benih tanaman pangan.

Revitalisasi Industri
Besarnya anggaran Kementan itu mengingat perlunya merevitalisasi total bidang pertanian karena saat ini masih banyak impor komoditas pertanian. Besarnya impor komoditas pertanian disentil oleh Ketua DPD H Irman Gusman SE MBA, yaitu masalah impor singkong, seperti dia sampaikan pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2011, sebelum SBY menyampaikan pidato.

Pandangan masyarakat yang makin inferior terhadap sektor pertanian harus diubah. Bukti nyata atas hal ini dapat ditunjukkan dengan makin tuanya usia penduduk yang menekuni pertanian. Buktikan bahwa pertanian merupakan mata pencaharian prospektif seperti di berbagai negara, sehingga pandangan masyarakat, terutama pemudanya, tidak merasa minder bekerja sebagai petani.

Untuk mewujudkan strategi Presiden yang lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja (pro job), alangkah baiknya merevitalisasi sektor industri mengingat beberapa waktu muncul gejala deindustrialisasi.

Birokrasi yang cenderung tidak efisien dan mengganggu prosedur perizinan usaha baru, perlu ditata melalui pelayanan satu pintu Perlu pula membenahi infrastruktur seperti jalan, pengairan dan sebagainya, selain masalah perkreditan, agar sektor riil bisa cepat bangkit  mengingat begitu cepatnya era perdagangan bebas.

Kiranya masih ada waktu bagi DPR dan pemerintah untuk memutuskan alokasi APBN bagi masing-masing lembaga, dengan bertumpu pada semangat yang mengarah pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. (10)

Purbayu Budi Santosa, guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip
Tulisan ini disalin dari Suara Merdeka, 19 Agustus 2011