Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan melakukan audit kinerja dan integritas di 100 pengadilan. Langkah tersebut akan dilakukan Badan Pengawasan (Bawas) MA.

DUGAAN suap di Kemenakertrans, kementerian yang dipimpin kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyeret banyak pihak. Oknum kementerian, staf ahli, dan orang bawaan Pak menteri, bahkan menterinya sendiri, disangkutpautkan oleh sementara pihak dalam jaringan suap tersebut. Terbukti atau tidak, KPK kini sedang bekerja. Namun konstruksi perkaranya mulai jelas, minimal setelah Ali Mudhori cs tidak bisa keluar negeri karena dicekal KPK (SM, 17/09/11).

Kata "korupsi" tidak terlalu populer di Jepang. Berbeda dengan situasi di Indonesia, istilah korupsi menjadi isu yang dibahas sehari-hari. Perbedaan ini setidaknya mencerminkan bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah sangat parah bila dibandingkan sang "Saudara Tua dari Timur".

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memonitor rapat-rapat di Badan Anggaran
DPR RI dinilai tidak akan bersampak signifikan. Lebih dari itu, keterlibatan KPK dan BPK justru lawan dipolitisasi.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa mengakui pihaknya yang meminta data transaksi rekening anggota Dewan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Permintaan itu dilayangkan karena BK membutuhkan data pendukung guna mengusut dugaan pelanggaran etika anggota DPR dalam fungsi penganggaran.

”Sebenarnya ada banyak pengaduan, tapi yang sedang kami tangani itu satu atau dua pengaduan yang berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan lika-liku penganggaranlah,” ujar Prakosa, Senin (19/9).

Pihak yang telah mengumumkan, menyebutkan atau mempublikasikan nominal aliran dana mencurigakan dalam rekening anggota Badan Anggaran DPR dari hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, Selasa (20/9). Sunarto dan Hajjah Husnaini merupakan dua calon pertama yang menjalani fit and proper test tersebut dari 18 nama yang muncul.
Sunarto adalah hakim karier yang pernah menjabat sebagai Inspektur Wilayah II Mahkamah Agung (MA) Bidang Pengawasan. Di depan Komisi Hukum, dia memaparkan pandangannya mengenai persoalan yang dihadapi MA.

BELAKANGAN, bangsa ini dihadapkan pada pertaruhan eksistensi hukum seiring dengan mulai terkuaknya sejumlah penyelewengan, penyimpangan, bahkan kejahatan hukum yang dilakukan para elite bangsanya. Terutama pada aspek korupsi, kejahatan itu hampir menyentuh semua segmen, baik birokrasi, politikus, penegak hukum, maupun pelaku bisnis, bahkan masyarakat umum. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa komitmen penegakan hukum benar-benar menjadi pertaruhan perjalanan bangsa dan negara.

Mantan jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Tangerang Dwi Seno Wijanarko, terdakwa tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang, divonis 1 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang kemarin. Dalam sidang putusan tersebut, Dwi Seno juga diwajibkan membayar denda Rp 20 juta.

Ketua majelis hakim Martini Marja dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Dwi Seno Wijanarko terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Menghukum terdakwa selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 20 juta," kata Martini dalam persidangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan penyidikan kasus suap terkait dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi Kemenakertrans. Karena itu, KPK mengagendakan pemeriksaan empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (20/9).
Keempat orang yang akan diperiksa yakni Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey (Fraksi PDIP), Wakil Ketua Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat) dan Wakil Ketua Tamsil Linrung (Fraksi PKS).