Jakarta, antikorupsi.org – Terdapat delapan alasan kenapa pemerintah tidak layak melonggarkan dan memberikan remisi kepada terpidana korupsi. Hal ini menjadi catatan Indonesia Corupption Watch (ICW) agar Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) dapat berfikir kembali dalam merubah PP 99/2012.
POKOK BERITA:
“Tiga Calon Dicecar Kekayaannya”
http://koran.tempo.co/konten/2015/08/27/381091/Tiga-Calon-Dicecar-Kekayaannya - Tempo, Kamis, 27 Agustus 2015
Jakarta, antikorupsi.org – 26 Agustus 2015 menjadi hari terakhir pendaftaran pemilihan komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) oleh panitia seleksi ORI. Minimnya informasi terkait pendaftaran ini menjadi penyebab keharusan pansel ORI untuk memperpanjang masa pendaftaran.
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) mendesak agar pansel memperpanjang masa pendaftaran selama 15 hari ke depan. Di samping itu, pansel diharuskan aktif dalam menjemput bola dalam mencari calon yang potensial.
Jakarta, antikorupsi.org – Salah satu calon komisioner Komisi pemberantasan Korupsi, Surya Tjandra menjalani proses wawancara yang dilaksanakan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK 2015. Berlatar belakang sebagai aktivis buruh, menjadi komisioner KPK bukanlah sebuah peralihan melainkan kelanjutan dari gerakan buruh menjadi masyarakat sipil antikorupsi.
POKOK BERITA:
“Calon Pimpinan KPK Menjawab Tuduhan Pernah Memotong Anggaran Perkara”
http://print.kompas.com/baca/
POKOK BERITA:
“Independensi Calon Pimpinan KPK dari Kepolisian Dipertanyakan”
http://print.kompas.com/baca/2015/08/24/Independensi-Calon-Pimpinan-KPK-dari-Kepolisian-Di – Kompas, Senin, 24 Agustus 2015
Jakarta, antikorupsi.org - Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi yang bisa dilakukan oleh para pemegang tumpuk kekuasaan. Meski demikian, regulasi yang mengatur pemberian remisi malah semakin melonggar. Sekalipun korupsi menjadikan rakyat menjadi miskin turun-temurun, namun efek hukuman bagi para terpidana korupsi juga tidak semakin menjerakan.
Jakarta, antikorupsi.org –Negara seharusnya memperhatikan taraf serta kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, sepertinya mandeknya pengujian materi pasal 6 ayat (1), UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) di Mahkamah Konsitusi (MK) menjadi potret ketidakseriusan negara dalam memperhatikan pendidikan bagi generasi bangsa.
Jakarta,antikorupsi.org - Gas elpiji merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tumpuan khsususnya para ibu rumah tangga dan masyarakat pelaku industri kecil. Jika diperhatikan harga gas elpiji 12 kg terus melambung tinggi, padahal harga minyak dunia turun mencapai USD 50. Jika diperhatikan, PT Pertamina selaku produsen terus menaikan harga gas elpiji 12 kg semenjak pemerintahan Joko Widodo, tepatnya sejak Januari sampai Agustus 2015 saat ini. (caturwulan I).
RINGKASAN BERITA
Selasa, 18 Agustus 2015 ada empat peristiwa penting yang dicatat.
Pertama, KPK dan ICW mengkritik langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan remisi atau potongan masa pidana kepada 1.938 dari total 2.786 narapidana korupsi. Pemberian remisi diyakini akan mereduksi efek jera terhadap tindak pidana kejahatan luar biasa ini.
