Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-7-30

POKOK BERITA:

Dewan Pers Akan Dimintai Keterangan

http://print.kompas.com/baca/2015/07/30/Dewan-Pers-Akan-Dimintai-Keterangan

Kompas, Kamis, 30 juli 2015

Pesantren Antikorupsi Perkuat Gerakan Antikorupsi

Jakarta, antikorupsi.org - Para ulama Indonesia mengikuti halaqah (pertemuan) yang diprakarsai oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) bersama Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian pada Rabu, 27 Juli 2015 di Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan guna menyusun sebuah rumusan serta rekomendasi terkait gerakan antikorupsi.

Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-7-29

POKOK BERITA:

Gubernur Gatot & Evi Tersangka Suap

http://koran.tempo.co/konten/2015/07/29/378658/Gubernur-Gatot--Evi-Tersangka-Suap

Tempo, Rabu, 29 Juli 2015

Gaya Leadership dan Komunikasi Jokowi Bawa Malapetaka Bagi Penegakan Hukum

Jakarta, antikorupsi.org - Faktor leadership dan komunikasi ala Jokowi yang diterapkan dalam pemerintahanya tidak cukup tanggap dalam menyelesaikan permasalahan di bidang penegakan hukum. Tidak heran jika tingkat kepuasan dan kepercayaan publik semakin merosot sejak Januari 2015, 6 bulan pasca dilantik sebagai presiden.

Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-7-28

POKOK BERITA:

“Budi Waseso Akui Tak Ada Perintah Jokowi”
http://koran.tempo.co/konten/2015/07/28/378560/Budi-Waseso-Akui-Tak-Ada-Perintah-Jokowi
Tempo, Selasa, 28 Juli 2015

Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-7-27

POKOK BERITA:

Bareskrim Diminta Hentikan Kriminalisasi Narasumber

http://koran.tempo.co/konten/2015/07/27/378458/Bareskrim-Diminta-Hentikan-Kriminalisasi-Narasumber - Tempo, Senin, 27 Juli 2015

ICW Penuhi Panggilan Bareskrim

Jakarta, antikorupsi.org – Dua pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilaporkan karena pencemaran nama baik oleh Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita, memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, Senin (27/07/2015). Mereka adalah Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Emerson Yuntho  diperiksa secara bergantian dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Febionesta.

Kriminaslisasi Pegiat Antikorupsi Bisa Ancam Pemerintahan Jokowi

Jakarta, antikorupsi.org - Kriminalisasi bertubi-tubi yang dilakukan kepolisian terhadap pegiat prodemokrasi dan antikorupsi berimbas mengancam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bahkan, perjalanan demokrasi di Indonesia bakal ternodai serta dikhawatirkan akan kembalinya tangan besi yang berkuasa.

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 2015 Juli 20-24
RINGKASAN Berita
 
 
 
Senin, 20 Juli 2015 ada dua peristiwa penting yang dicatat.
 
Pertama, tim kuasa hukum OC Kaligis sudah menyiapkan sejumlah langkah gugatan praperadilan. Upaya ini untuk memberikan perlindungan hak sebagai tersangka.
 
http://hukum.rmol.co/read/2015/07/20/210578/OC-Kaligis-Bersiap-Ajukan-Gugatan-Praperadilan-
 
Kedua, kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kosong setelah ketua, Kaharuddin Kadir, dinon-aktifkan.
Rantai Belenggu Mafia Peradilan

Mavia peradilan bukanlah barang baru yang telah terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Para pembela keadilan dalam hal ini malah mencoreng sistem peradilan seperti melakukan tindak pidana korupsi.

Subscribe to Subscribe to