Jakarta, antikorupsi.org –Negara seharusnya memperhatikan taraf serta kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, sepertinya mandeknya pengujian materi pasal 6 ayat (1), UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) di Mahkamah Konsitusi (MK) menjadi potret ketidakseriusan negara dalam memperhatikan pendidikan bagi generasi bangsa.
Jakarta,antikorupsi.org - Gas elpiji merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tumpuan khsususnya para ibu rumah tangga dan masyarakat pelaku industri kecil. Jika diperhatikan harga gas elpiji 12 kg terus melambung tinggi, padahal harga minyak dunia turun mencapai USD 50. Jika diperhatikan, PT Pertamina selaku produsen terus menaikan harga gas elpiji 12 kg semenjak pemerintahan Joko Widodo, tepatnya sejak Januari sampai Agustus 2015 saat ini. (caturwulan I).
RINGKASAN BERITA
Selasa, 18 Agustus 2015 ada empat peristiwa penting yang dicatat.
Pertama, KPK dan ICW mengkritik langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan remisi atau potongan masa pidana kepada 1.938 dari total 2.786 narapidana korupsi. Pemberian remisi diyakini akan mereduksi efek jera terhadap tindak pidana kejahatan luar biasa ini.
POKOK BERITA:
“Ketika MA Membela Hakim Sarpin”
http://nasional.tempo.co/read/
POKOK BERITA:
“Pansel KPK Akui Ada Calon Bermasalah”
http://koran.tempo.co/konten/
Jakarta, antikorupsi.org - Pemerintah semakin loyo kinerjanya dalam memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan obral remisi besar-besar kepada 1.938 narapidana korupsi dalam momentum peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2015 dan remisi dasawarsa 2015.
Jakarta, antikorupsi.org - Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintahan daerah (pemda) menduduki peringkat pertama pelaku korupsi yang diputus oleh pengadilan tipikor, yaitu sebanyak 104 orang terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa pejabat di lingkungan kabupaten/kota ataupun provinsi merupakan pelaku terbanyak tindakan korupsi.
Hingga kini upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. Tiada tahun dilewati tanpa terbongkarnya kasus korupsi. Meski demikian cita-cita Indonesia merdeka dari korupsi masih jauh dari harapan. Karenanya banyak langkah diambil guna menekan dan mengurangi angka korupsi baik upaya pencegahan maupun penindakan. Keduanya memainkan peran yang sangat vital dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya penindakan misalnya, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi upaya penindakan atau penegakan hukum mesti menimbulkan efek jera kepada siapa saja yang ditindak.
POKOK BERITA:
“Mimpi Anak Indonesia Warnai Upacara di Istana”
http://koran.tempo.co/konten/
Jakarta, antikorupsi.org - Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan tren vonis semester I tahun 2015. Dalam temuan tersebut terdapat 193 perkara dengan jumlah terdakwa 230 orang, dengan rata-rata putusan pidana penjara yaitu 2 tahun 1 bulan. Sedangkan dalam pemantauan di pengadilan tipikor tingkat pertama paling banyak mengadili terdakwa 175 terdakwa, pengadilan tinggi kepada 37 terdakwa, dan Mahkamah Agung (MA) mengadili 18 orang terdakwa.
