05
Oct
POKOK BERITA:
“KPK Telisik Dugaan Upeti Gatot ke Kejaksaan”
http://koran.tempo.co/konten/
05
Oct
Mahkamah Konstitusi, Selasa— (22/9), memutuskan keharusan adanya izin dari presiden apabila penegak hukum ingin melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR.
Putusan MK lahir setelah adanya permohonan pengujian Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal ini mengatur, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh penyidik terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
04
Oct
JAKARTA, Antikorupsi.org (02/10/2015) – Sebanyak 72 orang akademisi lintas Perguruan Tinggi se- Indonesia, menyarankan Presiden Joko Widodo menghentikan kasus kriminalisasi terhadap Bambang Widjojojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saran ini disampaikan oleh dua perwakilan akademisi yaitu Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Husein dalam Konferensi Pers yang diadakan di Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia di Kuningan Jakarta, Jumat (2/10/2015).
02
Oct
Jakarta, antikorupsi.org (02/20/2015) – Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak atas 72 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk masa jabatan 2016-2021 kepada Ketua Panitia Seleksi (pansel) Agus Dwiyanto dan anggota pansel ORI lainnya di Kantor Seketariat Negara.
02
Oct
Karut Marut Penetapan Pencalonan Kepala Daerah dan Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Manado menyatakan Jimmy Rimba Rogi memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. Padahal mantan walikota tersebut merupakan klien atau warga binaan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Berdasarkan surat Kemenkumham RI No. PAS 1.PK.01.05-07 dirinya masih berada di bawah bimbingan Bapas Manado hingga 29 Desember 2017. Artinya, Jimmy Rimba Rogi masih menjadi terpidana.
01
Oct
POKOK BERITA:
“Pemberantasan Korupsi tidak Terganggu”
Media Indonesia, Kamis, 1 Oktober 2015
Kejaksaan Agung dan kepolisian menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan instruksi presiden (inpres) yang mengatur tentang penanganan perkara korupsi tidak dipublikasikan. Hal itu dinilai tidak akan menghambat proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.
“Suap untuk Pengesahan APBD Sumut”
01
Oct
Jakarta, antikorupsi (01/10/2015) – Kurangnya pendanaan partai politik menjadi alasan klasik untuk menghalalkan berbagai cara demi menghidupkan mesin partai. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, penyelewengan dana oleh partai politik dapat dicegah dengan memberdayakan konsituen serta menambah jumlah subsidi dari negara dengan persyaratan dan sanksi yang tegas.
01
Oct
Press Release
Kejaksaan RI harus membuka informasi terkait perkara korupsi yang ditangani jajarannya mulai dari Kejagung, Kejati, Kejari dan bahkan Kecabjari. Pengungkapan ini penting mengingat jajaran Kejaksaan menangani paling banyak perkara setiap tahunnya dibandingkan dengan penegak hukum lain. Dengan adanya informasi penanganan perkara pada publik kinerja penindakan perkara korupsi dilingkungan Kejaksaan lebih mudah diawasi publik.
01
Oct
Jakarta, antikorupsi.org (30/09/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung RI agar lebih transparan dalam menyediakan informasi penanganan kasus korupsi. ICW menilai Sistem Informasi Kejaksaan RI (SIMKARI) tidak digunakan secara efektif.
Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah menjelaskan, informasi penanganan kasus korupsi adalah informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
30
Sep
“Kejagung Didesak Transparan soal Informasi Penanganan Kasus Korupsi”
http://nasional.kompas.com/read/2015/09/30/13073511/Kejagung.Didesak.Transparan.soal.Informasi.Penanganan.Kasus.Korupsi – Kompas, Rabu, 30 September 2015
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung untuk lebih transparan soal informasi penanganan kasus korupsi. Sistem informasi yang digunakan Kejagung dinilai tidak digunakan secara efektif.