Jakarta, antikorupsi.org (15/9/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penyidikan kasus korupsi 2015 semester I. Ada temuan menarik dalam kajian ini. Kinerja kepolisian paling buruk diantara dua lembaga penegak hukum lain. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki banyak kasus korupsi yang masih mangkrak.
POKOK BERITA:
“ICW Lihat Kinerja KPK Mulai Menurun”
http://www.tribunnews.com/
Tribun, Senin, 14 September 2015
Jakarta, antikorupsi.org (11/09/2015) – Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor pertahanan mendatangi Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Sekretariat Negara, Kamis (10/09/2015). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan kecenderungan menguatnya keterlibatan Tentara Republik Indonesia (TNI) dalam ranah urusan sipil yang melanggar hukum selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
IN-DEPTH ANALYSIS
Babak Baru Korupsi Pengelolaan Dana Ibadah Haji
Proses persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana ibadah haji, semakin menarik. Pada tahap eksepsi, terdakwa Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menyebut nama Abdul Kadir Karding (31/8). Karding adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.
Tidak banyak yang mengenal sosok Jull Takaliuang. Aktivis perempuan dari Selawesi Utara, ini tidak menyangka akan terpilih oleh United Nation Development Program (UNDP) menjadi perwakilan Indonesia dalam menerima penghargaan dari N-Peace Award 2015, dalam kategori Untold Stories: Women Transforming their Communities.Nantinya penghargaan tersebut akan diserahkan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama delegasi aktivis dari berbagai negara pada tanggal 19-20 Oktober 2015 mendatang.
POKOK BERITA:
“Studi Komprehensif Korupsi Diperlukan”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Kamis, 10 September 2015
POKOK BERITA:
“2 Kasus Korupsi di Karimun Ini Diserahkan ke PN Tipikor Tanjungpinang”
http://batamnews.co.id/berita-
Jakarta, antikorupsi.org (09/09/2015) – Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai isyarat pembentukan panitia khusus (pansus) di Komisi III dalam ‘membantu’ kerja kepolisian menyelesaikan kasus dugaan korupsi Pelindo II penuh muatan politis. Yang mendesak dilakukan adalah Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar harus memiliki target yang jelas untuk dapat menyelesaikan kasus ini sampai ke meja hijau. Sehingga tanpa pansus pun Bareskrim bisa menyelesaikan penyidikan kasus tersebut.
Jakarta, antikorupsi (8/9/2015)– Digantinya Komjen Budi Waseso dari jabatan Kepala Bareskrim oleh Komjen Anang Iskandar menjadi harapan baru masyarakat sipil, khususnya dalam gerakan antikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan tujuh pekerjaan rumah (PR) besar sebagai prioritas tugas Kabareskrim baru. Tujuh pekerjaan rumah kabareskrim baru tersebut tertuang dalam siaran pers ICW yang dikirim ke media masa tanggal 8 September 2015.
POKOK BERITA:
“Kasus Payment Gateway Bukan Korupsi”
http://sp.beritasatu.com/
Berita Satu, Selasa, 8 September 2015
