Satu Tahun Jokowi: Tantangan Utama Pemberantasan Korupsi
POKOK BERITA:
“Suap Dewie Limpo Baru 50 Persen”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Kamis, 22 Oktober 2015
Jakarta, antikorupsi.org (22/10/2015)– Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialiasi terhadap tiga regulasi baru yang mengatur kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No 19/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Acara sosialisasi tersebut dilakukan Kamis (22/10/2015) di Jakarta.
POKOK BERITA:
“ICW Beri Rapor Merah untuk Pemberantasan Korupsi Setahun Jokowi-JK”
Jakarta, antikorupsi.org (21/10/2015) – Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berencana melakukan perombakan (resuffle) kabinet kerja jilid II. Diharapkan pergantian posisi menteri bukan lagi berdasarkan bagi-bagi kursi menteri kepada partai politik pendukungnya. Melainkan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki calon tersebut.
Jakarta, antikorupsi.org (21/10/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atau nilai lima terkait satu tahun kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla.Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam konfrensi pers yang diadakan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2015).
Masih hangat dalam ingatan publik, proses pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Istana Negara pada 20 Oktober 2014 atau setahun lalu disambut dengan suka cita dan dihadiri hampir sejuta orang. Jutaan orang menaruh harapan akan ada perbaikan terhadap kualitas demokrasi, kesejahteraan dan tentu saja pemberantasan korupsi pada era Pemerintah jokowi-JK.
20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) resmi dilantik. Hari ini bertepatan 1 tahun usia pemerintahan Jokowi-JK, ICW memberikan catatan terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK, terlebih dalam bidang pemberantasan korupsi.