Masih hangat dalam ingatan publik, proses pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Istana Negara pada 20 Oktober 2014 atau setahun lalu disambut dengan suka cita dan dihadiri hampir sejuta orang. Jutaan orang menaruh harapan akan ada perbaikan terhadap kualitas demokrasi, kesejahteraan dan tentu saja pemberantasan korupsi pada era Pemerintah jokowi-JK.

20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) resmi dilantik. Hari ini bertepatan 1 tahun usia pemerintahan Jokowi-JK, ICW memberikan catatan terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK, terlebih dalam bidang pemberantasan korupsi.

“ICW Usulkan Jaksa Agung Diganti”
http://koran.tempo.co/konten/2015/10/20/385492/ICW-Usulkan-Jaksa-Agung-Diganti - Tempo, Selasa, 20 Oktober 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung H.M. Prasetyo karena dianggap tidak independen. Loyalitas dan independensi Jaksa Agung patut dipertanyakan.
 

"ICW Usulkan Jaksa Agung Diganti"

http://koran.tempo.co/konten/2015/10/20/385492/ICW-Usulkan-Jaksa-Agung-Diganti

Tempo, Selasa, 20 Oktober 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung H.M. Prasetyo karena dianggap tidak independen. Loyalitas dan independensi Jaksa Agung patut dipertanyakan.

Garis Waktu Setahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Pemberantasan Korupsi

Masih hangat dalam ingatan publik, proses pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Istana Negara pada 20 Oktober 2014 atau setahun lalu disambut dengan suka cita dan dihadiri hampir sejuta orang. Jutaan orang menaruh harapan akan ada perbaikan terhadap kualitas demokrasi, kesejahteraan dan tentu saja pemberantasan korupsi pada era Pemerintah jokowi-JK.

Pada 15 Oktober 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Patrice Rio Capella sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara. Penetapan Patrice Rio Capella sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan perkara yang korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan pengacara senior O.C Kaligis, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

POKOK BERITA:
 

“Presiden Pastikan Revisi Perkuat KPK”
Media Indonesia, Sabtu, 17 Oktober 2015

Kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang berikutnya tidak hanya disebabkan pemerintah tengah berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo mengakui pihaknya tidak menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hanya, menurutnya, tujuannya memperkuat dan mempertajam kewenangan komisi antirasywah tersebut.
 

Jakarta, antikorupsi.org (19/10/2015) – Agenda pemberantasan korupsi harus seimbang, bukan hanya penindakan melainkan juga pencegahan. Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah dan universitas di Indonesia.