06
Oct
POKOK BERITA:
“Jokowi Janjikan Jalan Tengah”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Selasa, 6 Oktober 2015
06
Oct
Jakarta, antikorupsi.org (06/10/2015) – Guru adalah kelompok yang rentan menjadi alat politisi dan mesin kemenangan partai dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Terlebih Desember mendatang. Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi serentak (pilkada) di hampir seluruh penjuru daerah.
06
Oct
Jakarta, antikorupsi.org (06/10/2015) – Menyambut hari guru sedunia, Pemerintah masih memiliki banyak tumpukan pekerjaan rumah untuk menyelesaikan permasalahan guru di Indonesia. Rentetan masalah mulai dari minimnya kesejahteraaan, sertifikasi, hingga penyebaran guru yang tidak merata masih belum dapat dipecahkan sampai hari ini.
05
Oct
POKOK BERITA:
“KPK Telisik Dugaan Upeti Gatot ke Kejaksaan”
http://koran.tempo.co/konten/
05
Oct
Mahkamah Konstitusi, Selasa— (22/9), memutuskan keharusan adanya izin dari presiden apabila penegak hukum ingin melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR.
Putusan MK lahir setelah adanya permohonan pengujian Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal ini mengatur, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh penyidik terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
04
Oct
JAKARTA, Antikorupsi.org (02/10/2015) – Sebanyak 72 orang akademisi lintas Perguruan Tinggi se- Indonesia, menyarankan Presiden Joko Widodo menghentikan kasus kriminalisasi terhadap Bambang Widjojojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saran ini disampaikan oleh dua perwakilan akademisi yaitu Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Husein dalam Konferensi Pers yang diadakan di Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia di Kuningan Jakarta, Jumat (2/10/2015).
02
Oct
Jakarta, antikorupsi.org (02/20/2015) – Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak atas 72 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk masa jabatan 2016-2021 kepada Ketua Panitia Seleksi (pansel) Agus Dwiyanto dan anggota pansel ORI lainnya di Kantor Seketariat Negara.
02
Oct
Karut Marut Penetapan Pencalonan Kepala Daerah dan Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Manado menyatakan Jimmy Rimba Rogi memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. Padahal mantan walikota tersebut merupakan klien atau warga binaan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Berdasarkan surat Kemenkumham RI No. PAS 1.PK.01.05-07 dirinya masih berada di bawah bimbingan Bapas Manado hingga 29 Desember 2017. Artinya, Jimmy Rimba Rogi masih menjadi terpidana.
01
Oct
POKOK BERITA:
“Pemberantasan Korupsi tidak Terganggu”
Media Indonesia, Kamis, 1 Oktober 2015
Kejaksaan Agung dan kepolisian menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan instruksi presiden (inpres) yang mengatur tentang penanganan perkara korupsi tidak dipublikasikan. Hal itu dinilai tidak akan menghambat proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.
“Suap untuk Pengesahan APBD Sumut”
01
Oct
Jakarta, antikorupsi (01/10/2015) – Kurangnya pendanaan partai politik menjadi alasan klasik untuk menghalalkan berbagai cara demi menghidupkan mesin partai. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, penyelewengan dana oleh partai politik dapat dicegah dengan memberdayakan konsituen serta menambah jumlah subsidi dari negara dengan persyaratan dan sanksi yang tegas.