Jakarta, antikorupsi.org (27/10/2015) – Akibat rawannya konflik kepentingan di dalam jabatan mengakibatkan banyaknya pejabat negara terjerat kasus korupsi. Menurut Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono, KPK mencatat lebih dari 60 anggota DPR terjerat kasus korupsi karena disebabkan oleh adanya konflik kepentingan ini.
Jokowi harus segera copot Jaksa Agung, HM Prasetyo karena HM Prasetyo gagal menegakkan HAM dan memberantas korupsi.
Satu Tahun Jokowi: Tantangan Utama Pemberantasan Korupsi
POKOK BERITA:
“Suap Dewie Limpo Baru 50 Persen”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Kamis, 22 Oktober 2015
Jakarta, antikorupsi.org (22/10/2015)– Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialiasi terhadap tiga regulasi baru yang mengatur kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No 19/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Acara sosialisasi tersebut dilakukan Kamis (22/10/2015) di Jakarta.
POKOK BERITA:
“ICW Beri Rapor Merah untuk Pemberantasan Korupsi Setahun Jokowi-JK”
Jakarta, antikorupsi.org (21/10/2015) – Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berencana melakukan perombakan (resuffle) kabinet kerja jilid II. Diharapkan pergantian posisi menteri bukan lagi berdasarkan bagi-bagi kursi menteri kepada partai politik pendukungnya. Melainkan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki calon tersebut.
Jakarta, antikorupsi.org (21/10/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atau nilai lima terkait satu tahun kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla.Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam konfrensi pers yang diadakan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2015).
