Lipsus, Antikorupsi.org (28/10/2015) – Sumpah pemuda menjadi bukti otentik bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa. 87 tahun yang lalu, kaum muda dari berbagai etnik, ras, dan golongan bersumpah bersama dan berikrar bahwa meraka bercita-cita untuk memperjuangkan keberadaan Indonesia. Tentu saja lain generasi lain juga permasalahan bangsa. Kini di usia Indonesia sudah genap 70 tahun,  korupsi menjadi permasalahan baru bagi negara bangsa ini. Korupsi semakin menggurita.

Jakarta, antikorupsi.org (28/102015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangani kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (28/10/2015), guna meminta melakukan audit kinerja penanganan kasus korupsi 2010-2014 di aparat penegak hukum (aph) khususnya kepolisian dan kejaksaan.

Press Release ICW

BPK harus mengaudit kinerja tiga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Kinerja terutama ditujukan untuk melihat apakah penegak hukum telah transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam mengusut kasus korupsi. BPK RI harus melihat apakah anggaran dan penyidik dimasing-masing institusi penegak hukum telah optimal dan profesional menangani kasus korupsi.

POKOK BERITA:

“KPK Kembali Panggil Muhaimin Terkait Kasus di Kemenakertrans”

POKOK BERITA:

Jakarta, antikorupsi.org (27/10/2015) – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pelayanan Publik (MP3) menyerahkan hasil tracking (penelusuran rekam jejak) 36 orang calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada panitia seleksi (pansel) calon komisioner ORI di gedung Sekretariat Negara (Sekneg), Senin (26/10/2015). Dari hasil penyelusuran rekam jejak yang disampaikan tersebut, ada sebanyak 15 orang calon komisioner Ombudsman tidak layak untuk di loloskan ke tahap selanjutnya.

Jakarta, antikorupsi.org (26/10/2015) – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencopot dan mengganti Jaksa Agung. Desakan ini cukup beralasan, karena Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai telah gagal melakukan penegakan HAM dan pemberantasan korupsi.

Jakarta, antikorupsi.org (27/10/2015) – Akibat rawannya konflik kepentingan di dalam jabatan mengakibatkan banyaknya pejabat negara terjerat kasus korupsi. Menurut Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono, KPK mencatat lebih dari 60 anggota DPR terjerat kasus korupsi karena disebabkan oleh adanya konflik kepentingan ini.

POKOK BERITA:

“Rio Capella Ditahan”

Jokowi harus segera copot Jaksa Agung, HM Prasetyo karena HM Prasetyo gagal menegakkan HAM dan memberantas korupsi.