Jakarta, antikorupsi.org (12/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) membantah tegas bahwa pelaporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI, Rabu (11/12/2015) bukan merupakan upaya perlindungan kepada pihak tertentu termasuk Gubernur DKI Jakarta.
POKOK BERITA:
“Seleksi KPK Dimulai Bulan Ini”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 11 November 2015
Jakarta, antikorupsi.org (11/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta ke Majelis Kehormatan Kode etik BPK RI.
Pernyataan Pers
Indonesia Corruption Watch menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan potensi konflik kepentingan oleh EDN yang saat ini menjabat sebagai pejabat di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta. EDN diduga telah telah mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kewenangannya selaku pejabat BPK Perwakilan Jakarta berkaitan dengan Pemeriksaan BPK Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
Surabaya, antikorupsi.org (11/10/2015) – Banyak cara untuk menularkan semangat gerakan pemberantasan korupsi kepada generasi muda. Salah satunya kegiatan kemah aksi antikorupsi yang diadakan oleh Future Leader for Anti Corruption (FLAC) chapter Surabaya yang bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komunitas Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Surabaya.
Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) – Tanggal 9 Desember mendatang, masyarakat akan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Memilih calon yang jujur dan berintegritas menjadi faktor terpenting bagi masyarakat dalam pilkada, demi keberlangsungan daerah tersebut.
“Kriminalisasi Pelapor Dugaan Politik Uang Akan Mematikan Demokrasi dan Partisipasi Publik”
Lebih dari satu tahun berlalu, perhelatan pemilu presiden masih menyisakan persoalan. Salah satu persoalan yang tengah berlansung adalah upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu seperti politik uang.
POKOK BERITA:
“Ahok di Hari Pahlawan: Kita Cuma Diminta Jangan Korupsi, Masa Nggak Sanggup!”
Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) – Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mengawal dan mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Tidak terkecuali pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), pembiaran kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu contoh ketidaktegasan Presiden, sekaligus sikap pemerintah di bidang penegakan hukum.
Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) - Koalisi Pemantau Peradilan (KKP) meminta panitia seleksi (pansel) hakim ad hoc tipikor agar lebih transparan dalam proses seleksi yang masih berjalan. Hal itu terkait rencana pansel akan mengadakan proses seleksi wawancara pada 12-13 November 2015 di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.
