Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-27

POKOK BERITA:


MP3 Berikan Catatan Buruk Kepada 15 Calon Komisioner Ombudsman

Jakarta, antikorupsi.org (27/10/2015) – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pelayanan Publik (MP3) menyerahkan hasil tracking (penelusuran rekam jejak) 36 orang calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada panitia seleksi (pansel) calon komisioner ORI di gedung Sekretariat Negara (Sekneg), Senin (26/10/2015). Dari hasil penyelusuran rekam jejak yang disampaikan tersebut, ada sebanyak 15 orang calon komisioner Ombudsman tidak layak untuk di loloskan ke tahap selanjutnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Ganti Jaksa Agung

Jakarta, antikorupsi.org (26/10/2015) – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencopot dan mengganti Jaksa Agung. Desakan ini cukup beralasan, karena Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai telah gagal melakukan penegakan HAM dan pemberantasan korupsi.

Indonesia Perlu Regulasi Terkait Konflik Kepentingan

Jakarta, antikorupsi.org (27/10/2015) – Akibat rawannya konflik kepentingan di dalam jabatan mengakibatkan banyaknya pejabat negara terjerat kasus korupsi. Menurut Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono, KPK mencatat lebih dari 60 anggota DPR terjerat kasus korupsi karena disebabkan oleh adanya konflik kepentingan ini.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-26

POKOK BERITA:


Rio Capella Ditahan

Jokowi Harus Ganti Jaksa Agung!

Jokowi harus segera copot Jaksa Agung, HM Prasetyo karena HM Prasetyo gagal menegakkan HAM dan memberantas korupsi.

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 19-23 Oktober 2015

Satu Tahun Jokowi: Tantangan Utama Pemberantasan Korupsi

Prioritaskan Investor Abaikan Koruptor
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih memprioritaskan investor daripada membasmi koruptor. Mungkin inilah kalimat yang tepat menggambarkan upaya pemberantasan korupsi pada satu tahun pemerintahan baru ini.
 
Mendatangkan investor memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Akan tetapi, apalah artinya pertumbuhan ekonomi jika kesejahteraan belum merata karena korupsi masih merajalela?
Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-22

POKOK BERITA:

Suap Dewie Limpo Baru 50 Persen

http://koran.tempo.co/konten/2015/10/22/385676/Suap-Dewie-Limpo-Baru-50-Persen

Tempo, Kamis, 22 Oktober 2015

Perka LKPP NO 19/2015 Atur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Jakarta, antikorupsi.org (22/10/2015)– Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialiasi terhadap tiga regulasi baru yang mengatur kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya  Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP)  No 19/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Acara sosialisasi tersebut dilakukan Kamis (22/10/2015) di Jakarta.

Subscribe to Subscribe to