Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 23-27 November 2015

RINGKASAN BERITA

  • Ada praktek pungli yang diduga melanggar Perda DKI di lingkungan Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur. antikorupsi.org/Zqd

  • DPR didesak segera melakukan uji kelayakan kepada delapan calon komisioner KPK. antikorupsi.org/ZqP

  • Keterlambatan bahkan penundaan uji kelayakan calon komisioner KPK adalah upaya DPR memperlemah KPK. antikorupsi.org/ZqW

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-26

POKOK BERITA:


Masa Depan KPK Terancam

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-25

POKOK BERITA:


CALON PEMIMPIN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Manuver Baru Dewan Lewat Perpu

Lambat Uji Capim KPK, Upaya Memperlemah KPK

Jakarta, antikorupsi.org (25/11/2015) – Desakan publik semakin menguat, meminta Komisi III DPR untuk melaksanakan uji kelayakan yang telah lewat waktunya. Keterlambatan ini ditengarai juga menjadi bukti pelemahan lembaga anti rasuah tersebut.

Aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana, mengatakan mengundur-undur waktu yang dilakukan DPR merupakan upaya pelemahan KPK dengan menggunakan prosedur hukum yang tidak beralasan.

Komisi III Harus Segera Lakukan Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK

Jakarta, antikorupsi.org (24/11/2015) – Koalisi pemantau peradilan mendesak DPR segera melakukan uji kelayakan kepada delapan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memilih lima diantaranya untuk menjadi pimpinan KPK.

Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Legal Rountable (ILR), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengadakan konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Minggu (22/11/2015).

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-24

POKOK BERITA:


Dewan Pertimbangkan Kembalikan Calon

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/24/388004/Dewan-Pertimbangkan-Kembalikan-Calon - Tempo, Selasa, 24 November 2015

Bersihkan GOR di DKI Jakarta dari Pungli

Jakarta, antikorupsi.org (24/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima laporan dari masyarakat atas pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas Jakarta Timur. Praktik pungli tersebut diyakini melanggar dengan Perda DKI Jakarta No 3/2012 tentang Retribusi Daerah.

Ahok Harus Bersihkan Pungli dan Tertibkan Penggunaan Sarana Olahraga di DKI Jakarta!

AHOK HARUS BERSIHKAN PUNGLI DAN TERTIBKAN
PENGGUNAAN SARANA OLAHRAGA DI DKI JAKARTA!

Salah satu komitmen Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI) untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang olahraga dan kepemudaan adalah dengan penyediaan, pembangunan dan pengembangan fasilitas olahraga yang memadai.  Saat ini Pemerintah DKI telah memiliki sejumlah sarana atau gedung olahraga yang tersebar di 44 Kecamatan dan 10 buah Gelanggang Olahraga (GOR).

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-23

POKOK BERITA:


Pelemahan KPK kian Kentara

DPR Harus Laksanakan Uji Kelayakan dan Pilih 5 Pimpinan KPK Baru!

Pernyataan Pers Bersama

DPR HARUS LAKSANAKAN UJI KELAYAKAN
DAN PILIH 5 PIMPINAN KPK BARU !

Subscribe to Subscribe to