Jakarta, antikorupsi.org (06/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aidenvironment  mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Rabu (04/11/2015). Dua lembaga tersebut menyerahkan data hasil kajian terkait 194 perusahaan sawit yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

POKOK BERITA:

“ULP Jadi Sarang Makelar Proyek”

Jakarta, antikorupsi.org (04/11/2015) – Koalisi Pemantau Peradilan melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 58 calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi (hakim ad hoc tipikor) yang telah mengikuti tes tertulis dan administrasi.  Ditemukan sebanyak 37 calon hakim ad hoc tipikor mayoritas belum teruji integritasnya sedangkan 21 calon lainnya masih dilakukan penelusuran.

POKOK BERITA:

“Berkinerja Buruk, DPR Tak Pantas Dapat Gedung Baru”

Jakarta, antikorupsi.org (3/11/2015) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak transparan, bahkan cenderung tertutup dalam rencana pembangunan gedung barunya. Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pemerintah, DPR telah mengajukan anggaran pembangunan gedung tersebut. Akhirnya permintaan ini dikabulkan pemerintah dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 740 miliar.

Bukan Nawa Cita, tapi duka cita bagi pemberantasan korupsi. Begitulah gambaran lemahnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama setahun. Nawa Cita, yang digadang-gadang bisa membawa perubahan, ternyata belum mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, fondasi antikorupsi yang dibangun pada awal masa pemerintahan ini sangatlah rapuh. Hampir belum ada janji politik dalam pemberantasan korupsi yang direalisasi dengan serius oleh Presiden Jokowi.

POKOK BERITA:

“KPK Diminta Ambil Alih Kasus Gatot”

RINGKASAN BERITA

26 Oktober