Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 16-20 November 2015
Dugaan Pelanggaran Etik Ketua DPR
 
Ketua DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat) Setya Novanto kembali menjadi buah bibir dalam pemberitaan. Menteri ESDM, Sudirman Said melaporkan Setya ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) karena dugaan pencatutan nama Presiden dalam pengurusan izin PT Freeport Indonesia (PTFI).
Jokowi Tidak tegas, Terjadi Tumpukan Masalah Hukum

Jakarta, antikorupsi.org (20/11/2015) –Ketidaktegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kemelut permasalahan hukum menjadikan permasalahan jadi menumpuk di Indonesia.

Penarikan Jaksa Yudhi Kristiana dari KPK Penuh Intervensi

Jakarta, antikorupsi.org (19/11/2015) – Penarikan jaksa senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Kristiana kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung) diduga keras penuh dengan nuansa intervensi. Ada upaya juga untuk menghalang-halangi penyidikan KPK pada kasus suap bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara (Sumut) yang juga menyeret mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella.

Satu Tahun Kinerja HM Prasetyo, Masalah Korupsi Tidak Tuntas

Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Satu tahun sudah HM.

Presiden Harus Copot Jaksa Agung


-   HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi -

Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata gagal memenuhi ketiga hal tersebut.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-18

POKOK BERITA:


KPK Tolak Revisi Undang-Undang

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/18/387567/KPK-TOLAK-REVISI-UNDANG-UNDANG - Tempo, Rabu, 18 November 2015

RUU KPK Penuh Muatan Politis

Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Wacana untuk melakukan revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul. Kali ini DPR lewat Ketua DPR Setya Novanto mendesak agar RUU KPK masuk kembali ke prolegnas 2016. Runtutan proses demi proses dalam upaya mengkebiri KPK dan agenda pemberantasan korupsi jelas menandakan bahwa upaya pelemahan ini penuh dengan muatan politis.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-17

POKOK BERITA:


DPR Pertanyakan Kelayakan Sejumlah Calon

Tiga Calon yang Tidak di Rekomendasikan MP3, Lolos ke Tahap 18 Calon Anggota ORI

Jakarta, antikorupsi.org (17/11/2015) – Panitia seleksi (pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menyerahkan 18 nama ke presiden. Dari 18 nama yang diserahkan terdapat tiga calon yang tidak direkomendasikan, namun lolos untuk mengikuti  fit and proper test di DPR.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-16

POKOK BERITA:


Pertamina Serahkan Audit Petral ke KPK

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/16/387393/Pertamina-Serahkan-Audit-Petral-ke-KPK - Tempo, Senin, 16 November 2015

Subscribe to Subscribe to