Ahok Harus Bersihkan Pungli dan Tertibkan Penggunaan Sarana Olahraga di DKI Jakarta!

AHOK HARUS BERSIHKAN PUNGLI DAN TERTIBKAN
PENGGUNAAN SARANA OLAHRAGA DI DKI JAKARTA!

Salah satu komitmen Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI) untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang olahraga dan kepemudaan adalah dengan penyediaan, pembangunan dan pengembangan fasilitas olahraga yang memadai.  Saat ini Pemerintah DKI telah memiliki sejumlah sarana atau gedung olahraga yang tersebar di 44 Kecamatan dan 10 buah Gelanggang Olahraga (GOR).

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-23

POKOK BERITA:


Pelemahan KPK kian Kentara

DPR Harus Laksanakan Uji Kelayakan dan Pilih 5 Pimpinan KPK Baru!

Pernyataan Pers Bersama

DPR HARUS LAKSANAKAN UJI KELAYAKAN
DAN PILIH 5 PIMPINAN KPK BARU !

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 16-20 November 2015
Dugaan Pelanggaran Etik Ketua DPR
 
Ketua DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat) Setya Novanto kembali menjadi buah bibir dalam pemberitaan. Menteri ESDM, Sudirman Said melaporkan Setya ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) karena dugaan pencatutan nama Presiden dalam pengurusan izin PT Freeport Indonesia (PTFI).
Jokowi Tidak tegas, Terjadi Tumpukan Masalah Hukum

Jakarta, antikorupsi.org (20/11/2015) –Ketidaktegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kemelut permasalahan hukum menjadikan permasalahan jadi menumpuk di Indonesia.

Penarikan Jaksa Yudhi Kristiana dari KPK Penuh Intervensi

Jakarta, antikorupsi.org (19/11/2015) – Penarikan jaksa senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Kristiana kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung) diduga keras penuh dengan nuansa intervensi. Ada upaya juga untuk menghalang-halangi penyidikan KPK pada kasus suap bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara (Sumut) yang juga menyeret mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella.

Satu Tahun Kinerja HM Prasetyo, Masalah Korupsi Tidak Tuntas

Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Satu tahun sudah HM.

Presiden Harus Copot Jaksa Agung


-   HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi -

Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata gagal memenuhi ketiga hal tersebut.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-18

POKOK BERITA:


KPK Tolak Revisi Undang-Undang

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/18/387567/KPK-TOLAK-REVISI-UNDANG-UNDANG - Tempo, Rabu, 18 November 2015

RUU KPK Penuh Muatan Politis

Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Wacana untuk melakukan revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul. Kali ini DPR lewat Ketua DPR Setya Novanto mendesak agar RUU KPK masuk kembali ke prolegnas 2016. Runtutan proses demi proses dalam upaya mengkebiri KPK dan agenda pemberantasan korupsi jelas menandakan bahwa upaya pelemahan ini penuh dengan muatan politis.

Subscribe to Subscribe to