Press Release Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR:

TIDAK ADA CALON YANG LAYAK!

- MA Harus Membenahi Sistem Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor -

UU Ormas Masih Membelenggu Masyarakat Sipil di Indonesia

Jakarta, antikorupsi.org (12/11/2015) - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) masih menemukan 11 kebijakan terkait UU No 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (ormas) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Padahal Mahkamah Konsitusi (MK) telah memutuskan dalam judicial review (JR) UU Ormas bahwa pendaftaran ormas tidak bersifat wajib melainkan sukarela.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-12

POKOK BERITA:

“Dewan Desak BPK Audit Lanjutan Petral”

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/12/387116/Dewan-Desak-BPK-Audit-Lanjutan-Petral - Tempo, Kamis, 12 November 2015

Tegas! ICW Bantah Melindungi Ahok Atas Pelaporan Kode Etik ke BPK RI

Jakarta, antikorupsi.org (12/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) membantah tegas bahwa pelaporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI, Rabu (11/12/2015) bukan merupakan upaya perlindungan kepada pihak tertentu termasuk Gubernur DKI Jakarta.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-11

POKOK BERITA:


Seleksi KPK Dimulai Bulan Ini

http://print.kompas.com/baca/2015/11/11/Seleksi-KPK-Dimulai-Bulan-Ini

Kompas, Rabu, 11 November 2015

ICW Laporkan Pelanggaran Kode Etik Pejabat BPK Perwakilan DKI Jakarta

Jakarta, antikorupsi.org (11/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta ke Majelis Kehormatan Kode etik BPK RI.

BPK HARUS PERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KONFLIK KEPENTINGAN YANG DILAKUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KEPALA BPK PERWAKILAN JAKARTA

Pernyataan Pers

Indonesia Corruption Watch menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan potensi konflik kepentingan oleh EDN yang saat ini menjabat sebagai pejabat di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta. EDN diduga telah telah mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kewenangannya selaku pejabat BPK Perwakilan Jakarta berkaitan dengan Pemeriksaan BPK Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

Semangat Antikorupsi Pemuda di Kemah Aksi Antikorupsi Jawa Timur

Surabaya, antikorupsi.org (11/10/2015) – Banyak cara untuk menularkan semangat gerakan pemberantasan korupsi kepada generasi muda. Salah satunya kegiatan kemah aksi antikorupsi yang diadakan oleh Future Leader for Anti Corruption (FLAC) chapter Surabaya yang bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komunitas Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Surabaya.


Jelang Pilkada Serentak, Pilih Calon Jujur!

Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) – Tanggal 9 Desember mendatang, masyarakat akan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Memilih calon yang jujur dan berintegritas menjadi faktor terpenting bagi masyarakat dalam pilkada, demi keberlangsungan daerah tersebut.

Stop Kriminalisasi terhadap Pemantau Pemilu

“Kriminalisasi Pelapor Dugaan Politik Uang Akan Mematikan Demokrasi dan Partisipasi Publik”

Lebih dari satu tahun berlalu, perhelatan pemilu presiden masih menyisakan persoalan. Salah satu persoalan yang tengah berlansung adalah upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu seperti politik uang.

Subscribe to Subscribe to