06
Dec
APLIKASI BERANTAS KORUPSI
HACKATHON MERDEKA 3.0
05
Dec
Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Antikorupsi 2015, forum IT Code4Nation bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Hackathon Merdeka 3.0. Acara ini merupakan wadah bagi para programmer Teknologi Informasi (TI) mengambil peran menyelesaikan persoalan bangsa melalui TI.
05
Dec
Skandal Bantuan Sosial
Program bantuan sosial kembali dipersoalkan. Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung serentak, sejumlah provinsi dan kabupaten/kota ramai-ramai meningkatkan alokasi anggaran untuk program tersebut. Bahkan ada yang mencapai 1.884 persen seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
04
Dec
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada (Jum’at 27/11) lalu akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2015. DPR beralasan Revisi UU KPK penting dilakukan untuk menyempurnakan kelembagaan KPK.
03
Dec
Divisi riset ICW memaparkan hasil temuan survei pandangan masyarakat terhadap keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi. Survei dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kelembagaan, kinerja, dan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sampai saat ini masih berjalan. Selain itu, masyarakat juga memang harus berpartisipasi dalam menentukan pimpinan dan masa depan KPK esok. Hasil survei ini tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga untuk memberi masukan kepada KPK.
03
Dec
POKOK BERITA:
“Presiden Minta Ada Suara Rakyat di Revisi UU KPK”
02
Dec
POKOK BERITA:
“Kejaksaan Selidiki Permufakatan Jahat Novanto Cs”
01
Dec
Politisasi terhadap guru selalu terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung. Mereka tidak hanya dipaksa untuk memilih, tapi juga memenangkan calon kepala daerah dengan menggunakan pengaruh dan kewenangannya terhadap peserta didik, orang tua murid, dan masyarakat.
Politisasi umumnya terjadi ketika inkumben mencalonkan kembali atau mengusung anggota keluarga untuk menggantikannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru menjadi sasaran utama politisasi. Pertama, jumlah mereka sangat banyak.
30
Nov
POKOK BERITA:
“Barter UU KPK dengan Pengampunan Pajak Dikecam”