Jakarta, antikorupsi.org (13/11/2015) – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum berhasil menyelesaikan status calon kepala daerah yang berstatus terpidana bebas bersyarat yaitu Jimmy Rimba Rogi dan Yusak Yaluwo.

Terkait dengan hal tersebut, Koalisi Pilkada Bersih menggelar konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Jum’at (13/11/2015). Koalisi mendesak agar KPU jangan plinplan untuk mencoret calon kepala daerah bermasalah.

Jakarta, antikorupsi.org (16/11/2015) – Guru dan pejabat pemerintah daerah lainnya adalah jabatan yang rawan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember mendatang. Pasalnya guru memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial bermasyarakat setempat. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada delapan modus politisasi guru yang selama ini biasa dilakukan menjelang pilkada.

Bertepatan dengan Hari Antikorupsi 9 Desember 2015, pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 2015 akan digelar. Sama halnya dengan pemilu legislatif dan presiden, pilkada dibayangi terjadinya pelanggaran pemilu yang mengancam integritas pilkada. Harapan pilkada menjadi momentum konstitusional bagi rakyat untuk dipimpin kepala daerah yang baik, bersih, dan kompeten pun turut terancam.

Menunggu Nasib Fit and Proper Test Capim KPK

Nasib ke sepuluh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terkatung – katung di tangan DPR. Masalahnya, sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum memberikan kepastian tanggal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) capim KPK dilaksanakan.

KPU JANGAN PLIN PLAN CORET CALON BERMASALAH!

Pilkada serentak 2015 akan digelar pada 9 Desember 2015. Namun hingga H-26, penyelenggaraan hari besar demokrasi tersebut masih diwarnai persoalan yang mengancam kepastian hukum pemilu. Persoalan tersebut adalah mengenai penetapan calon kepala daerah berstatus hukum bebas bersyarat.

Jakarta, antikorupsi.org (13/11/2015) – Dari 58 calon hakim ad hoc tipikor yang mengikuti tes seleksi wawancara, Kamis (12/11/2015) di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, tidak ada satupun yang layak. Mereka tidak ada yang mampu memenuhi kriteria menjadi hakim ad hoc tipikor karena tidak memenuhi unsur integritas, independensi, dan kompetensi yang baik.

HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR:

TIDAK ADA CALON YANG LAYAK!

- MA Harus Membenahi Sistem Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor -

Jakarta, antikorupsi.org (12/11/2015) - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) masih menemukan 11 kebijakan terkait UU No 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (ormas) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Padahal Mahkamah Konsitusi (MK) telah memutuskan dalam judicial review (JR) UU Ormas bahwa pendaftaran ormas tidak bersifat wajib melainkan sukarela.

POKOK BERITA:

“Dewan Desak BPK Audit Lanjutan Petral”

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/12/387116/Dewan-Desak-BPK-Audit-Lanjutan-Petral - Tempo, Kamis, 12 November 2015