Jakarta, antikorupsi.org (04/11/2015) – Koalisi Pemantau Peradilan melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 58 calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi (hakim ad hoc tipikor) yang telah mengikuti tes tertulis dan administrasi. Ditemukan sebanyak 37 calon hakim ad hoc tipikor mayoritas belum teruji integritasnya sedangkan 21 calon lainnya masih dilakukan penelusuran.
POKOK BERITA:
“Berkinerja Buruk, DPR Tak Pantas Dapat Gedung Baru”
Jakarta, antikorupsi.org (3/11/2015) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak transparan, bahkan cenderung tertutup dalam rencana pembangunan gedung barunya. Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pemerintah, DPR telah mengajukan anggaran pembangunan gedung tersebut. Akhirnya permintaan ini dikabulkan pemerintah dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 740 miliar.
Bukan Nawa Cita, tapi duka cita bagi pemberantasan korupsi. Begitulah gambaran lemahnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama setahun. Nawa Cita, yang digadang-gadang bisa membawa perubahan, ternyata belum mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, fondasi antikorupsi yang dibangun pada awal masa pemerintahan ini sangatlah rapuh. Hampir belum ada janji politik dalam pemberantasan korupsi yang direalisasi dengan serius oleh Presiden Jokowi.
Jakarta, antikorupsi.org (30/10/2015) – Polemik penegakan hukum dalam pemerintahan satu tahun Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) seolah terus menjadi perdebatan yang kontroversial. Mulai dari isu kriminalisasi dua mantan komisioner non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praperadilan, sampai terakhir desakan DPR untuk melakukan revisi UU No 30/2002 tentang KPK.
Jakarta, antikorupsi.org (29/10/2015) - Dalam euforia satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kondisi lembaga anti rasuah masih terus dalam posisi dilemahkan. Setidaknya terdapat lima catatan penting yang mengemuka dalam diskusi bertema ‘Satu Tahun Jokowi dan Masa Depan KPK’ di Kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, (29/10/2015). Lima catatan terkait upaya penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah seleksi capim KPK, kriminalisasi penggiat antikorupsi, revisi UU KPK, revisi peraturan terkait remisi, dan kinerja kabinet.
Jakarta, antikorupsi.org (29/10/2015) – Penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan membuat peta jalan sebagai masukan dan panduan yang bisa dijadikan acuan oleh calon komisioner KPK yang akan datang.
