POKOK BERITA:
“KPK Fokus Sasar Koruptor Kakap”
http://print.kompas.com/baca/2016/01/09/KPK-Fokus-Sasar-Koruptor-Kakap
Kompas, Sabtu, 9 Januari 2016
Kejagung Dapat Periksa Setya Novanto Tanpa Izin Presiden
Antikorupsi.org, Jakarta, 1/8/2016 – Grup Musik Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi) akan telurkan album anyar. Berbagai isu sosial akan kembali dimuat dalam album yang rencananya berjudul “Kita Anak Semua Bangsa”.
Isu-isu yang akan dimuat diantaranya adalah anti-korupsi, anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak azasi manusia, dan lingkungan hidup. Rencananya isu tersebut akan dibagi ke dalam 10 lagu.
Antikorupsi.org, Jakarta, 8/1/2016 – Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut Komisi Yudisial (KY) untuk segera memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Tuntutan ini berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim.
“Segera periksa hakim PN Palembang,” kata anggota Koalisi Anti Mafia Hutan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar. Pemeriksaan harus segera dilakukan karena putusan yang menolak gugatan terlihat janggal, “Tercantum dalam kode etik, hakim wajib menghindari kekeliruan putusan,” kata Aradilla.
Antikorupsi.org, Jakarta, 8/1/2016 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang yang memutus perkara gugatan Kebakaran Hutan dan Lahan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Laporan dilakukan oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan.
Aradilla Caesar, anggota Koalisi Anti Mafia Hutan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa hakim lalai dalam melihat dan mempertimbangkan peraturan hukum lain, putusan menjadi keliru sehingga diduga ada pelanggaran kode etik. Majelis hakim terdiri dari Parlas Nababan, Eliwarti, dan Kartijono.
Antikorupsi.org, Jakarta, 7/1/2016 – Aspek integritas dalam sektor pendidikan menjadi hal krusial untuk ditingkatkan. Sejauh ini perbaikan baru menyentuh aspek teknis.
Hal itu disampaikan dalam hasil dialog hari pertama kebijakan dan aksi bersama Kementerian dengan Masyarakat Sipil di Ruang Graha I, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dalam klaster bertema “Pencegahan Korupsi di Sektor Pendidikan”, beberapa rekomendasi perbaikan bermunculan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 6/1/2016 – Koalisi Anti Mafia Hutan menyayangkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Putusan yang menolak gugatan atas Kebakaran Hutan dan Lahan itu dinilai sebagai bentuk ketidakadilan.
“Ini jelas tidak mencerminkan keadilan, khususnya untuk korban kebakaran hutan dan lahan,” ucap Aradilla Caesar, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 06/01/2016 – Pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Setya Novanto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia tak perlu seizin Presiden. Langkah permintaan izin dinilai tidak tepat.
Hal ini untuk menjawab pernyataan Jaksa Agung pada 04/12/2015 lalu yang berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR butuh izin Presiden. Jaksa Agung mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014.