POKOK BERITA:
“Awasi Proses Pemilihan Pimpinan Baru KPK”
Masa kerja Komisioner KPK jilid III akan berakhir pada 16 Desember 2015. Mereka yang akan berhenti menjabat adalah Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain. Sementara para Pelaksana Tugas (PLT) Komisioner KPK, yakni Taufiequrrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi SP tidak memiliki masa bakti yang definitif sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menunjuk mereka.
APLIKASI BERANTAS KORUPSI
HACKATHON MERDEKA 3.0
Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Antikorupsi 2015, forum IT Code4Nation bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Hackathon Merdeka 3.0. Acara ini merupakan wadah bagi para programmer Teknologi Informasi (TI) mengambil peran menyelesaikan persoalan bangsa melalui TI.
Skandal Bantuan Sosial
Program bantuan sosial kembali dipersoalkan. Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung serentak, sejumlah provinsi dan kabupaten/kota ramai-ramai meningkatkan alokasi anggaran untuk program tersebut. Bahkan ada yang mencapai 1.884 persen seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada (Jum’at 27/11) lalu akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2015. DPR beralasan Revisi UU KPK penting dilakukan untuk menyempurnakan kelembagaan KPK.
Divisi riset ICW memaparkan hasil temuan survei pandangan masyarakat terhadap keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi. Survei dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kelembagaan, kinerja, dan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sampai saat ini masih berjalan. Selain itu, masyarakat juga memang harus berpartisipasi dalam menentukan pimpinan dan masa depan KPK esok. Hasil survei ini tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga untuk memberi masukan kepada KPK.
POKOK BERITA:
“Presiden Minta Ada Suara Rakyat di Revisi UU KPK”
POKOK BERITA:
“Kejaksaan Selidiki Permufakatan Jahat Novanto Cs”