Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat sudah seharusnya kewenangan yang dimilikinya para anggotanya digunakan sebesar–besarnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, kewenangan yang dimiliki oleh DPR seringkali disalahgunakan dan dan terjadi konflik kepentingan dari oknum anggota DPR untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Pimpinan KPK baru telah terpilih. Sebagian besar publik ragu, rekam jejak para pimpinan menjadi alasan.

Gedung itu berdiri kokoh. Warna merah putih yang mencolok segera menarik perhatian. Terhitung mulai Maret 2016, di gedung itulah para pimpinan KPK baru akan bekerja. Gedung yang berjarak tak begitu jauh dari gedung KPK sebelumnya itu diresmikan saat ulang tahun KPK yang ke- 12.

POKOK BERITA:

“Presiden Perkuat Komunikasi Pemerintah”

POKOK BERITA:

“Suryadharma Ali Diganjar Ringan”

POKOK BERITA:

“KPK Fokus Sasar Koruptor Kakap”

http://print.kompas.com/baca/2016/01/09/KPK-Fokus-Sasar-Koruptor-Kakap

Kompas, Sabtu, 9 Januari 2016

Kejagung Dapat Periksa Setya Novanto Tanpa Izin Presiden

Antikorupsi.org, Jakarta, 1/8/2016 – Grup Musik Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi) akan telurkan album anyar. Berbagai isu sosial akan kembali dimuat dalam album yang rencananya berjudul “Kita Anak Semua Bangsa”.

Isu-isu yang akan dimuat diantaranya adalah anti-korupsi, anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak azasi manusia, dan lingkungan hidup. Rencananya isu tersebut akan dibagi ke dalam 10 lagu.

Antikorupsi.org, Jakarta, 8/1/2016 – Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut Komisi Yudisial (KY) untuk segera memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Tuntutan ini berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim.

“Segera periksa hakim PN Palembang,” kata anggota Koalisi Anti Mafia Hutan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar. Pemeriksaan harus segera dilakukan karena putusan yang menolak gugatan terlihat janggal, “Tercantum dalam kode etik, hakim wajib menghindari kekeliruan putusan,” kata Aradilla.

Antikorupsi.org, Jakarta, 8/1/2016 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang yang memutus perkara gugatan Kebakaran Hutan dan Lahan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Laporan dilakukan oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan.

Aradilla Caesar, anggota Koalisi Anti Mafia Hutan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa hakim lalai dalam melihat dan mempertimbangkan peraturan hukum lain, putusan menjadi keliru sehingga diduga ada pelanggaran kode etik. Majelis hakim terdiri dari Parlas Nababan, Eliwarti, dan Kartijono.

Antikorupsi.org, Jakarta, 7/1/2016 – Aspek integritas dalam sektor pendidikan menjadi hal krusial untuk ditingkatkan. Sejauh ini perbaikan baru menyentuh aspek teknis.

Hal itu disampaikan dalam hasil dialog hari pertama kebijakan dan aksi bersama Kementerian dengan Masyarakat Sipil di Ruang Graha I, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dalam klaster bertema “Pencegahan Korupsi di Sektor Pendidikan”, beberapa rekomendasi perbaikan bermunculan.