Antikorupsi.org, Jakarta, (04/02/16) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan penanganan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta Efdinal.

Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri berharap akan kejelasan kasus yang mereka adukan. “Belum ada tindak lanjut sejak ICW dipanggil sebagai saksi pelapor,” kata Febri di Gedung BPK RI, Kamis (04/02). ICW dipanggil menjadi saksi pelapor pada bulan Desember 2015 lalu.

Antikorupsi.org, Jakarta, (03/02/16) – DPR RI telah memasukkan agenda Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Sempat menjadi polemik di tahun 2015 dan tertunda, DPR telah memulai pembahasannya sejak Senin (01/02).

Antikorupsi.org, Jakarta, (03/02/16) – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali masuk dalam peringkat 30 besar “2015 Global Go To Think Tank Index Report”. Ini merupakan kali kelima ICW masuk dalam pemeringkatan berskala global tersebut.

POKOK BERITA:

“Polisi Tidak Bisa Lagi Usut Novel”
Tempo, Kamis, 4 Februari 2016

Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, mengatakan polisi tidak bisa mengusut perkara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, jika kasusnya sudah dihentikan oleh Kejaksaan Agung.

“Anggota DPRD Sumut Adukan Gatot ke Penegak Hukum”
Kompas, Kamis, 4 Februari 2016

Eksaminasi publik ini dilakukan atas putusan praperadilan terhadap penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015. Komjen Pol Budi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap atau gratifikasi semasa menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri.

POKOK BERITA:

“ICW: Kami Mendorong Presiden Menolak Revisi UU KPK”

Antikorupsi.org, Jakarta, (03/02) – Komisioner Ombudsman RI periode 2016 – 2021 terpilih diharapkan dapat memperkuat peran Ombudsman RI.

Selama ini posisi dan pengaruh Ombudsman RI di lingkup birokrasi masih belum maksimal. Banyak hal yang mesti dilakukan untuk mempertegas peran Ombudsman RI. Hal itu diungkapkan oleh Abdullah Dahlan, Koordinator Divisi Jaringan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kantor ICW, Selasa (02/02).

Antikorupsi.org, Jakarta, (03/02) – Proses pemilihan Komisioner Ombudsman RI periode 2016 – 2021 dinilai tidak terlalu memuaskan. Hal ini menanggapi hasil pemilihan yang ditetapkan Komisi II DPR RI.

“Secara proses pemilihan kita apresiasi, sudah terbuka dan membuka ruang partisipasi publik. Tapi ada hal lain yang harus dikritisi,” kata Koordinator Divisi Jaringan Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan di kantor ICW Selasa (02/02).

POKOK BERITA:

“Kuasa Hukum Desak Jaksa Agung Tarik Dakwaan Novel”

POKOK BERITA:

“Kejaksaan Diminta Pertimbangkan Pelimpahan Perkara Novel”