11
Feb
Pernyataan Sikap
Koalisi Masyarakat Sipil NTB Melawan Korupsi
Menolak Revisi Undang-Undang KPK
11
Feb
Antikorupsi.org, Jakarta, (11/02/16) - Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum saatnya direvisi.
11
Feb
Antikorupsi.org, Jakarta, (11/02/16) - Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) menyatakan akan penuhi permohonan informasi yang diminta Indonesia Corruption Watch (ICW).
Melalui proses mediasi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), (11/02), Mabes Polri akan memenuhi permintaan informasi ICW terkait penanganan kasus korupsi.
11
Feb
Antikorupsi.org, Jakarta, (11/02/16) - Indonesia Corruption Watch (ICW) penuhi panggilan Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini terkait perkara sengketa melawan Kejaksaan Agung RI dan Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri).
Dalam panggilan KIP, ICW diminta untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal. ICW sebagai pemohon informasi lalu menghadiri dua sidang perkara sengketa tersebut di Kantor KIP, Kamis (11/02).
Namun dari pihak yang disengketakan, hanya Mabes Polri yang memenuhi panggilan persidangan.
11
Feb
POKOK BERITA:
“Komitmen Berantas Korupsi Dipertanyakan”
10
Feb
Antikorupsi.org, Jakarta, (10/02) – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan tren vonis terhadap koruptor. Dalam pemantauan tersebut, disimpulkan bahwa hukuman terhadap koruptor pada tahun 2015 semakin ringan.
09
Feb
POKOK BERITA:
“Pengadilan Dituding Kerap Hukum Ringan Koruptor”
09
Feb
Antikorupsi.org, Jakarta, (09/02) - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mendukung penolakan terhadap Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ia katakan dalam pertemuan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Antikorupsi.
Dalam pertemuan di ruang Baleg DPR RI, Selasa (09/02), ia mengatakan secara pribadi mengatakan tidak setuju atas revisi UU KPK, “Di luar sebagai Ketua Baleg, saya menolak rencana revisi UU KPK,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
09
Feb
Antikorupsi.org, Jakarta, (09/02/16) - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menentang agenda Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui pertemuan audiensi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, mereka menyampaikan beberapa tuntutan.
Tuntutan didasari survei Lembaga Indikator yang menunjukan kekecewaan publik atas Revisi UU KPK dan Petisi "Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK" di laman change.org yang mendapat 56.865 dukungan hingga (08/02).