Buletin Anti-Korupsi: Update 18-4-2016

POKOK BERITA:


ICW Menjawab Tudingan Dibayar Ahok untuk Kritisi Audit BPK

http://www.beritasatu.com/nasional/360621-icw-menjawab-tudingan-dibayar-ahok-untuk-kritisi-audit-bpk.html Berita Satu, Senin, 18 April 2016

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menyatakan akhir-akhir ini ICW disoroti beberapa pihak seolah-olah tidak objektif lagi lantaran tidak sejalan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras (SW). Terkait tudingan karena ICW mengkritisi audit atas lahan Sumber Waras (SW), ia menegaskan, posisi ICW adalah mendukung setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap pengadaan lahan SW. ICW tidak dalam posisi menyanggah, menolak, atau bahkan tidak mendukung kerja-kerja KPK dalam kasus itu.


Jejak Suap di Kejaksaan Tinggi DKI”

http://koran.tempo.co/konten/2016/04/18/397472/Jejak-Suap-di-Kejaksaan-Tinggi-DKI

Tempo, Senin, 18 April 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu ragu mengusut lebih serius Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tomo Sitepu. Apalagi jika ada bukti awal keterlibatan mereka dalam kasus dugaan suap PT Brantas Abipraya. Penyidikan terhadap mereka jangan terpe­ngaruh oleh kesimpulan Kejaksaan Agung, yang telah menyatakan keduanya tidak terbukti melanggar kode etik.

Masuk Panama Papers, Dirjen Pajak Panggil Ketua BPK
http://koran.tempo.co/konten/2016/04/16/397417/Masuk-Panama-Papers-Dirjen-Pajak-Panggil-Ketua-BPK - Tempo, Sabtu, 16 April 2016

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memanggil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers sebagai pemilik salah satu perusahaan cangkang (shell company), di negara suaka pajak (tax haven). Kemarin, otoritas pajak meminta Harry mengklarifikasi status kepemilikannya di perusahaan itu.

Suap Reklamasi Membelah DPRD

http://koran.tempo.co/konten/2016/04/15/397409/Suap-Reklamasi-Membelah-DPRD

Tempo, Jumat, 15 April 2016

Kisruh soal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tak hanya berbuntut pada penangkapan terhadap Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 31 Maret lalu. Diam-diam, sejumlah anggota Dewan juga menyiapkan mosi tidak percaya terhadap petinggi Dewan di bawah kepemimpinan politikus PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, itu.


Informasi pada pukul 17:30 WIB

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan