Batalkan Revisi UU KPK, Tarik RUU KPK Dari Prolegnas!!
Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Maret 2016 – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan penarikan agenda Revisi UU KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat dilakukan. Hal itu ia katakan untuk menanggapi desakan publik atas upaya Revisi UU KPK.
“Itu mungkin terjadi kalau sebagian besar fraksi setuju, termasuk di Baleg untuk menarik itu,” katanya setelah menerima perwakilan Guru Besar yang menolak Revisi UU KPK di Gedung DPR/MPR/DPD, Selasa 1 Maret 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Maret 2016 – Forum Guru Besar dari Universitas se-Indonesia kembali menyuarakan penolakan atas upaya Revisi Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah Guru Besar yang menolak upaya Revisi UU KPK tersebut terus bertambah dari sebelumnya.
Dalam pantauan antikorupsi.org, hingga Selasa 1 Maret 2016 malam, jumlah Guru Besar yang menolak upaya Revisi UU KPK sebanyak 162 orang. Hal itu terlihat dari surat penolakan Revisi UU KPK kepada DPR RI yang diterima antikorupsi.org pada hari yang sama.
Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Maret 2016 – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI telah bersepakat untuk menunda pembahasan Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun penolakan atas upaya Revisi UU KPK masih terus berlanjut.
Kali ini Forum Guru Besar dari Universitas se-Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR/DPD, Selasa 1 Maret 2016. Ini merupakan desakan kesekian dari para Guru Besar setelah sampaikan penolakan kepada Pimpinan KPK dan Presiden RI.
Indonesia, 1 Maret 2016
Kepada Yth.
Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Di Jakarta
Hal: Permintaan Menarik Revisi UU KPK dari Prolegnas 2015-2019
Dengan Hormat,
Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terhormat.
Antikorupsi, Jakarta, 29 Februari 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan pelatihan budget tracking dana bagi hasil sektor kehutanan. Pelatihan berlangsung di Hotel Santika Slipi, Senin 29 Februari 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Februari 2016 – Sengketa Informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) belum mencapai kesepakatan. Proses sengketa ditunda hingga pertemuan berikutnya.
Dalam persidangan sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin, 29 Februari 2016, ICW dan Kejaksaan sepakat untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui agenda mediasi.