Antikorupsi.org, Jakarta, 4 Maret 2016 – Jaksa Agung HM Prasetyo telah memutuskan untuk mengesampingkan (deponering) kasus mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS). Kuasa hukum BW dan AS mengapresiasi keputusan tersebut.

Tren Korupsi 2015 : Tunggakan Kasus Tinggi, Kinerja Penegak Hukum Lemah

Kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta belum tuntas. Pekan ini, KPK mengaku belum menemukan unsur korupsi selama penyelidikan kasus ini.

Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp 191,3 miliar.

Batalkan Revisi UU KPK, Tarik RUU KPK Dari Prolegnas!!

POKOK BERITA:

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Maret 2016 – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan penarikan agenda Revisi UU KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat dilakukan. Hal itu ia katakan untuk menanggapi desakan publik atas upaya Revisi UU KPK.

“Itu mungkin terjadi kalau sebagian besar fraksi setuju, termasuk di Baleg untuk menarik itu,” katanya setelah menerima perwakilan Guru Besar yang menolak Revisi UU KPK di Gedung DPR/MPR/DPD, Selasa 1 Maret 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Maret 2016 – Forum Guru Besar dari Universitas se-Indonesia kembali menyuarakan penolakan atas upaya Revisi Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah Guru Besar yang menolak upaya Revisi UU KPK tersebut terus bertambah dari sebelumnya.

Dalam pantauan antikorupsi.org, hingga Selasa 1 Maret 2016 malam, jumlah Guru Besar yang menolak upaya Revisi UU KPK sebanyak 162 orang. Hal itu terlihat dari surat penolakan Revisi UU KPK kepada DPR RI yang diterima antikorupsi.org pada hari yang sama.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Maret 2016 – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI telah bersepakat untuk menunda pembahasan Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun penolakan atas upaya Revisi UU KPK masih terus berlanjut.

Kali ini Forum Guru Besar dari Universitas se-Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR/DPD, Selasa 1 Maret 2016. Ini merupakan desakan kesekian dari para Guru Besar setelah sampaikan penolakan kepada Pimpinan KPK dan Presiden RI.

Indonesia, 1 Maret 2016

Kepada Yth.
Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Di Jakarta

Hal: Permintaan Menarik Revisi UU KPK dari Prolegnas 2015-2019

Dengan Hormat,
Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terhormat.