Buletin Anti-Korupsi: Update 22-2-2016

“Jokowi dan Pimpinan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK”
http://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/15104411/Jokowi.dan.Pimpinan.DPR.Sepakat.Tunda.Revisi.UU.KPK – Kompas, Senin, 22 Februari 2016

Slank Gelar Konser Untuk Tolak Revisi UU KPK

Antikorupsi.org, Jakarta, 22 Februari 2016 – Suara penolakan atas upaya Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kencang. Grup musik Slank turut menyuarakan penolakan upaya revisi tersebut.

Mereka menggelar konser kecil-kecilan di halaman depan gedung KPK, Senin, 22 Februari 2016. Dalam ucapannya sebelum tampil, Kaka, vokalis Slank mengatakan mendukung sepenuhnya KPK. “Kami ingin menegaskan, kami tetap support dan membela apa yang dikerjakan KPK,” katanya.

Wadah Pegawai KPK: Kami Menolak Revisi UU KPK

Antikorupsi.org, Jakarta, 22 Februari 2016 – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan secara tegas untuk menolak Revisi UU KPK. Pernyataan itu disampaikan bersama para pimpinan KPK yang telah menyatakan penolakan serupa.

“Sekali lagi teman-teman, saya nyatakan, pegawai KPK Menolak Revisi Undang-Undang KPK,” lontar Ketua Wadah Pegawai KPK Faisal di halaman depan Gedung KPK, Senin 22 Februari 2016. Pernyataan sikap penolakan atas Revisi UU KPK ia bacakan dengan lantang di hadapan masyarakat pegiat antikorupsi, wartawan dan pegawai KPK lainnya.

Superhero Tolak Revisi UU KPK

Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Februari 2016 – Sejumlah orang berkostum superhero menyuarakan penolakan atas upaya Revisi UU KPK. Mereka menganggap revisi tersebut akan memperlemah kinerja KPK.

Melalui aksi teatrikal di bundaran Hotel Indonesia saat Hari Bebas Kendaraan, Minggu, 22 Februari 2016, mereka berkeliling sembari membawa kertas besar bertuliskan “Superhero aja Tolak Revisi UU KPK”. Aksi itu mereka lakukan untuk mengajak masyarakat agar menolak Revisi UU KPK.

Teror Legislasi untuk KPK
Boleh jadi KPK adalah satu-satunya lembaga negara yang paling dibenci oleh rezim politik mana pun yang tengah berkuasa.
 
Selain rutinitas kasus kriminalisasi yang dihadapi orang-orang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini juga kerap digugat dasar hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Belum lagi upaya bertingkat dan bertahap untuk menggerus secara perlahan dasar legalitasnya melalui revisi UU KPK.
Jika Revisi UU KPK Disahkan, Ketua KPK Siap Mundur

Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Februari 2016 - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mundur dari jabatannya jika Revisi UU KPK disahkan.

"Kalau revisi jadi, saya pribadi bersedia mengundurkan diri," ujar Agus dalam diskusi bertema "Misi Kerukunan Agama Untuk Melawan Korupsi" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Minggu 21 Februari 2016.

Ia berharap langkah tersebut juga dilakukan oleh jajaran pimpinan KPK lainnya, "Harapan saya, yang lain juga sama," imbuhnya.

Tokoh Agama Khawatirkan Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Februari 2016 - Belasan tokoh agama berkumpul mendiskusikan situasi korupsi di Indonesia. Dalam diskusi tersebut, mereka turut membahas ihwal polemik Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dalam acara bertema "Misi Kerukunan Agama Untuk Melawan Korupsi" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Minggu 21 Februari 2016, mereka menyatakan kekhawatiran akan maraknya korupsi di Indonesia dan upaya pelemahan terhadap pemberantasannya.

Revisi UU KPK Ancam Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Februari 2016 – Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak hanya berdampak pada kerja institusi KPK. Revisi UU KPK dianggap turut mengancam pemberantasan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam menyatakan, KPK selama ini cukup efektif dalam menangani perkara SDA. Di sektor kehutanan misalnya, terdapat sedikitnya tujuh perkara korupsi yang ditangani sejak KPK berdiri.

Dukung Penolakan Revisi UU KPK, Profesor Temui Pimpinan KPK

Antikorupsi.org, Jakarta, (19/02/2016) – Penolakan rencana Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) kembali menguat. Penolakan Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi KPK juga muncul dari kalangan perguruan tinggi.

Buletin Anti-Korupsi: Update 19-2-2016

POKOK BERITA:


“Presiden Menjadi Benteng Terakhir”

Subscribe to Subscribe to