Putusan Terhadap Aktivis Antikorupsi Ronny Maryanto Berdampak Buruk Bagi Demokrasi

Antikorupsi.org, Jakarta, 11 Maret 2016 – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang terhadap pegiat antikorupsi Ronny Maryanto dinilai akan berdampak buruk bagi demokrasi. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

“Ini tidak mencerminkan keputusan yang adil,” keluh Donal. Menurut Donal, hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Masyarakat bisa menjadi khawatir apabila melaporkan kecurangan dalam pemilu.

Buletin Anti-Korupsi: Update 11-3-2016

POKOK BERITA:


“Cemarkan Nama Politikus Gerindra, Aktivis Divonis Bersalah”

Buletin Anti-Korupsi: Update 10-3-2016

POKOK BERITA:


“Sekretaris MA Bantah Tahu Kasus Andri”

Buletin Anti-Korupsi: Update 8-3-2016

POKOK BERITA:


“Deponering Abraham Samad dan BW Resmi Digugat di Jalur Praperadilan”

Buletin Anti-Korupsi: Update 7-3-2016

POKOK BERITA:


“Parpol Ikut Diperkuat”

Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi
Kinerja penyidikan kasus korupsi di tahun 2015 menurun. Banyak kasus berstatus penyidikan dari tahun sebelumnya yang mangkrak dan tidak kunjung naik ke penuntutan di pengadilan.
 
Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2010-2015 ditemukan 3.042 kasus korupsi berhasil diselidiki oleh aparat penegak hukum (APH)-kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi-yang statusnya naik jadi penyidikan. Kerugian negara mencapai Rp 33,3 triliun dan nilai suap sebesar Rp 999,6 miliar.
Jokowi must show commitment to KPK
Regardless of all the euphoria around the Corruption Eradication Commission (KPK) for the past year, the antigraft body is facing yet another attempt to strip it of its authorities, especially those pertaining to investigation and prosecution. This attempt takes form in the most legitimate way, namely a legislative process to revise the KPK Law.
 
Admittedly, the current KPK Law is imperfect. However, it is sufficient to support the KPK’s work in combating corruption and therefore, revising the law is uncalled for.
Kasus Dihentikan, Ini Reaksi Kuasa Hukum BW dan AS

Antikorupsi.org, Jakarta, 4 Maret 2016 – Jaksa Agung HM Prasetyo telah memutuskan untuk mengesampingkan (deponering) kasus mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS). Kuasa hukum BW dan AS mengapresiasi keputusan tersebut.

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 25 Febuari - 2 Maret 2016

Tren Korupsi 2015 : Tunggakan Kasus Tinggi, Kinerja Penegak Hukum Lemah

Akuntabilitas Pemeriksaan Pembelian Lahan Sumber Waras

Kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta belum tuntas. Pekan ini, KPK mengaku belum menemukan unsur korupsi selama penyelidikan kasus ini.

Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp 191,3 miliar.

Subscribe to Subscribe to