Buletin Anti-Korupsi: Update 1-3-2016

POKOK BERITA:


“Kasus Century Tuntas 2016”

ICW Adakan Pelatihan Pemantauan Dana Sektor Kehutanan

Antikorupsi, Jakarta, 29 Februari 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan pelatihan budget tracking dana bagi hasil sektor kehutanan. Pelatihan berlangsung di Hotel Santika Slipi, Senin 29 Februari 2016.

Soal Sengketa Informasi, ICW dan Kejaksaan Belum Sepakat

Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Februari 2016 – Sengketa Informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) belum mencapai kesepakatan. Proses sengketa ditunda hingga pertemuan berikutnya.

Dalam persidangan sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin, 29 Februari 2016, ICW dan Kejaksaan sepakat untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui agenda mediasi.

Buletin Anti-Korupsi: Update 29-2-2016

POKOK BERITA:

Mewaspadai Penumpukan Perkara di KPK
Salah satu masalah penegakan hukum yang nyaris selalu dikeluhkan: terjadinya penumpukan perkara di berbagai institusi penegak hukum. Misalnya awal reformasi, sorotan utama soal ini lebih tertuju kepada Mahkamah Agung. Sulit dibantah, desain reformasi kekuasaan kehakiman di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945 sebagiannya dipicu keinginan mengurangi tumpukan perkara.
Vonis Pengadilan Tipikor
Adanya kecenderungan pengadilan tindak pidana korupsi menghukum terdakwa korupsi dengan hukuman seringan-ringannya, dan-tentu saja-terus jadi sorotan.
 
Dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi, ringan-beratnya putusan dapat dilihat dari beberapa elemen. Di antaranya, lama pidana penjara, denda pidana, penjatuhan uang pengganti, dan pidana tambahan lain seperti pencabutan hak politik. Secara sederhana, hukuman berat haruslah tampak pada masing-masing elemen penghukuman. Tentu penjatuhan hukuman berat juga harus memperhatikan besarnya kesalahan terdakwa.
Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 18-24 Februari 2016

Bola Panas Rencana Revisi UU KPK

Presiden Jokowi bersama Pimpinan DPR akhir sepakat menunda revisi UU KPK. Meskipun ditunda, masyarakat tetap menilai Jokowi tidak mampu bersikap tegas karena penundaan tanpa pencabutan revisi UU KPK dari prolegnas 2016 akan menjadi bola panas yang akan membara kembali dikemudian hari.

Buletin Anti-Korupsi: Update 26-2-2016

POKOK BERITA:


“Kerugian Besar akibat Penundaan”

Sektor Pelayanan Publik Paling Rawan Dikorupsi

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Februari 2016 – Korupsi rentan dilakukan pada sektor pelayanan publik. Hal itu dinyatakan Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah melakukan pemantauan penanganan kasus korupsi tahun 2015.

“Masih ada celah-celah di sektor Pelayanan Publik yang rawan dikorupsi,” papar peneliti ICW Wana Alamsyah di Hotel Akmani Jakarta, 25 Februari 2016. Hal itu terbukti oleh korupsi yang terjadi di sektor pendidikan, transportasi, sosial kemasyarakatan, dan kesehatan.

Tren Penindakan Kasus Korupsi 2015

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Februari 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap Penanganan Kasus Korupsi tahun 2015. Dinyatakan bahwa Kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun.

Peneliti ICW Wana Alamsyah memaparkan, kerugian tersebut disebabkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015, “Jumlahnya ada 550 kasus,” kata Wana saat peluncuran hasil pemantauan ICW terhadap tren korupsi di Hotel Akmani, Rabu 24 Februari 2016.

Subscribe to Subscribe to