Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 – Presiden RI Joko Widodo diminta memberikan instruksi bagi pejabat yang tercatat memiliki kantung-kantung di negara suaka pajak (Tax Haven country). Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif KATADATA, Metta Dharmasaputra.

“Saya harap ada satu instruksi dari Presiden, bagi pejabat yang merasa memiliki kantung di Tax Haven country untuk segera mengumumkannya,” kata Metta dalam diskusi ‘Apa Kabar Panama Papers?’ di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016.

Sejauh ini, banyak pejabat publik di pusat atau daerah yang tercatat memiliki kantung-kantung di negara-negara suaka pajak. Namun hal tersebut tidak diketahui oleh publik kebanyakan.

Penjelasan harus dilakukan secara aktif dari para pejabat publik dan tidak seharusnya diketahui terlebih dahulu oleh pihak lain seperti misalnya media.

“Harus secara aktif mengungkapkan dirinya memiliki kantung di Tax Haven country,” ujar Metta.

Hal tersebut juga penting dilakukan karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Metta menambahkan, dalam menanggapi kasus ‘Panama Papers’, sebaiknya upaya pengungkapan fokus kepada pejabat publik. “Pemerintah harusnya bisa berbuat banyak dalam hal ini.”

Selain itu, ia berharap agar beneficial owner atau pemilik sebenarnya dari perusahaan cangkang dalam Panama Papers segera terungkap.

“Sangat penting didorong upaya mewajibkan pelaporan, paling tidak terbuka pada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, -red) dan aparat-aparat yang berwenang,” tutupnya.

Skandal ‘Panama Papers’ dimulai setelah dokumen milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, bocor ke publik.

Di Indonesia, nama-nama pejabat publik seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan; dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar Azis turut tersangkut dalam skandal tersebut.

Adapun diskusi tersebut dihardiri oleh Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Mouna Wasef.

(Egi)