Ini 19 Alasan Tolak Reklamasi Jakarta

Antikorupsi.org, Jakarta, 12 April 2016 – Reklamasi pantai utara Jakarta kembali mendapat perhatian publik setelah ditemukan kasus korupsi dalam pelaksanaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant di PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka salah satunya memiliki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan.

Sarat Korupsi, Reklamasi Teluk Jakarta Harusnya Dihentikan

Antikorupsi.org, Jakarta, 12 April 2016 – Reklamasi pantai utara Jakarta didesak untuk segera dihentikan. Selain akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, proses reklamasi dinilai sarat akan praktik korupsi.

Korupsi Terstruktur
Gunnar Myrdal lewat karyanya, Asian Drama, An Inquiry into The Poverty of Nations (1968), mengurai kemiskinan masif di negara-negara berkembang Asia akibat kebijakan yang rapuh sejak perencanaan. Peraih Nobel Ekonomi tahun 1974 ini menegaskan, jika kalkulasi atas rentang kendali politik anggaran tidak memadai, penyalahgunaan merupakan keniscayaan.
 
Telaah Myrdal masih relevan hingga saat ini ketika mekanisme penyusunan anggaran dan program menjadi otoritas eksekutif dan legislatif, menafikan proses pengawasan dan deliberasi publik.
Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 31 Maret - 6 April 2016
Berlibur dengan fasilitas Negara

Jejaring sosial media kembali diramaikan tingkah ajaib pejabat Negara.

Buletin Anti-Korupsi: Update 11-4-2016

POKOK BERITA:


Ini Daftar Sikap Kontroversial Fahri Hamzah Tentang KPK

Antikorupsi.org, Jakarta, 6 April 2016 – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah diberhentikan keanggotaannya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi langkah Pimpinan PKS dalam pemberhentian tersebut.

Melalui pesan yang diterima antikorupsi.org, Selasa, 5 April 2016, mereka mengatakan mendukung keputusan tersebut karena Fahri Hamzah seringkali memberikan komentar negatif ihwal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komentar itu berupa tudingan dan serangan terhadap Komisi Antirasuah itu. Namun, kerap komentar tersebut tidak disertai data yang relevan.

Fahri Hamzah Dipecat, PKS Sudah Ambil Langkah Tepat

Antikorupsi.org, Jakarta, 6 April 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah tepat. Hal ini diantaranya karena Fahri kerap memberikan komentar negatif perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komentar Fahri tersebut berupa tudingan dan serangan terhadap KPK. “Bahkan Fahri berulangkali menyampaikan keinginannya untuk membubarkan KPK,” jelas Koalisi Masyarakat Sipil lewat pesan yang diterima Antikorupsi.org, Selasa, 5 April 2016.

Buletin Anti-Korupsi: Update 6-4-2016

POKOK BERITA:


“KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke DPRD DKI”

Pendeponiran Mantan Pemimpin KPK
Pada 4 Maret 2016, Jaksa Agung HM Prasetyo mengumumkan keputusan untuk mengesampingkan perkara dua mantan pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
 
Meskipun dinilai terlambat, keputusan ini merupakan pilihan paling tepat melihat kondisi politik dan penegakan hukum saat itu.
Pendidikan Hukum Kita
Korupsi merupakan masalah kronis di negara kita. Walau naik sedikit, indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah. Dari semua lembaga negara dan pemerintahan, lembaga peradilan masih dianggap kurang baik menangani korupsi ini.
 
Judicial corruption masih menjadi persoalan berat. Setiap kali ada kasus korupsi yang melibatkan hakim, jaksa, dan advokat, masyarakat lalu bertanya, apa tidak jera dengan hukuman yang berat?
Subscribe to Subscribe to