Antikorupsi.org, Jakarta, 14 Februari 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi pengadaan buku kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Pelaporan berkaitan dengan pengadaan enam judul buku di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat di tahun 2014. Menurut ICW, terdapat kejanggalan dalam proses pengadaan itu.

“Proses penganggaran enam kegiatan pengadaan buku ini tidak melalui mekanisme yang seharusnya,” kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri melalui pesan yang diterima antikorupsi.org, Selasa, 12 April 2016.

POKOK BERITA:

Antikorupsi.org, Banda Aceh & Padang, 11 April 2016 – Album anti korupsi bertajuk ‘Lagu Anak Hebat’ kembali diluncurkan. Kali ini peluncuran dilakukan dengan melakukan roadshow di berbagai wilayah di Indonesia.

Kota pertama yang melakukan peluncuran album ialah Banda Aceh. Kegiatan digelar hari Sabtu, 9 April 2016 di Balai Kota Banda Aceh. Kegiatan dilakukan atas kerjasama Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

POKOK BERITA:

“Uang Suap Diduga untuk amankan Bupati Subang”

Antikorupsi.org, Jakarta, 12 April 2016 – Reklamasi pantai utara Jakarta kembali mendapat perhatian publik setelah ditemukan kasus korupsi dalam pelaksanaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant di PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka salah satunya memiliki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan.

Antikorupsi.org, Jakarta, 12 April 2016 – Reklamasi pantai utara Jakarta didesak untuk segera dihentikan. Selain akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, proses reklamasi dinilai sarat akan praktik korupsi.

Jejaring sosial media kembali diramaikan tingkah ajaib pejabat Negara.

POKOK BERITA:

Antikorupsi.org, Jakarta, 6 April 2016 – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah diberhentikan keanggotaannya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi langkah Pimpinan PKS dalam pemberhentian tersebut.

Melalui pesan yang diterima antikorupsi.org, Selasa, 5 April 2016, mereka mengatakan mendukung keputusan tersebut karena Fahri Hamzah seringkali memberikan komentar negatif ihwal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komentar itu berupa tudingan dan serangan terhadap Komisi Antirasuah itu. Namun, kerap komentar tersebut tidak disertai data yang relevan.