Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Juni 2016 – Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Hal ini dikatakan oleh Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas.
“Bisa jadi antiproduktif untuk sektor lain, baik itu korupsi seperti money laundering (pencucian uang), dan lainnya,” kata Firdaus di Jakarta, 15 Juni 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 15 Juni 2016 – Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya dalam mendongkrak penerimaan negara.
“Yang kita tuntut grand design pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran,” kata Firdaus di Jakarta, Rabu 15 Juni 2016. Selama ini, pemerintah dinilai tidak memiliki upaya yang cukup dalam meningkatkan penerimaan negara.
Upaya yang ditempuh cenderung mengambil jalan singkat. Hal ini tercermin diantaranya melalui dipilihnya skema Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
POKOK BERITA:
“Dewan dan BPK Legowo”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Kamis, 16 Juni 2016
Antikorupsi.org, Jakarta, 15 Juni 2016 – Kebijakan pemangkasan anggaran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dapat berpengaruh terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas.
“Sedikit banyak akan berimplikasi pada kinerja,” kata Firdaus di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.
Hal tersebut menanggapi kebijakan penghematan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 4 tahun 2016. Kebijakan tersebut mengharuskan anggaran Kementerian atau Lembaga untuk dipangkas.
POKOK BERITA:
“Audit BPK Dinilai Mentah”
Media Indonesia, Tempo, Rabu, 15 Juni 2016
Dari sekian banyak perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, proses hukum atas perkara yang melibatkan La Nyalla Mataliti - Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) - adalah yang paling alot dan banyak mendapat perhatian publik. La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur sejak maret 2016 dalam perkara korupsi dan pencucian uang dana hibah KADIN Jawa Timur pada 2011-2014 yang merugikan uang negara senilai Rp 5,3 miliar.
Kapolri Jenderal Polisi Baroddin Haiti (BH) pada Juli 2016 mendatang memasuki masa pensiun (58 tahun). Saat ini muncul polemik apakah masa pensiun termasuk jabatan Badroddin sebagai Kapolri perlu diperpanjang ataukah tidak? Jika tidak diperpanjang, lalu siapakah figur yang tepat menjadi Kapolri?
RINGKASAN MINGGUAN:
Wawancara: Oligarki dan korupsi adalah saudara kembar. www.antikorupsi.org/ZYL
Wawancara: Era reformasi, publik masih belum aktif sebagai warga negara. www.antikorupsi.org/ZMz
POKOK BERITA:
“MA Kaji Prosedur Pengawalan Nurhadi”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Kamis, 9 Juni 2016
