Alat Bukti Keterangan Ahli
Pembuktian di persidangan, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun beracara di Mahkamah Konstitusi, salah satu alat bukti yang sering dihadirkan dalam persidangan-selain alat bukti keterangan saksi dan surat-adalah keterangan ahli.
Buletin Anti-Korupsi: Update 22-4-2016

POKOK BERITA:


“Petinggi MA Diduga Terlibat Suap”

Buletin Anti-Korupsi: Update 21-4-2016

POKOK BERITA:


Perkaya Diri secara Tak Sah
Memperkaya diri secara tidak sah atau illicit enrichment merupakan salah satu bentuk perbuatan korupsi. Dalam perspektif ontologis atau keberadaan, perbuatan yang bersifat korup tidak dikehendaki oleh masyarakat. Sementara secara aksiologis atau dilihat dari segi nilai, perbuatan korupsi itu tidak cocok dengan nilai kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam bangsa beradab.
 
Memperkaya diri secara tak sah merupakan manifestasi keserakahan yang asosial. Sikap koruptif merupakan virus asosial dan menularkan perilaku koruptif multiefek.
Penanganan Perkara Dinilai Janggal, ICW Desak KPK Lakukan Supervisi Kasus Hotel Indonesia

Antikorupsi.org, Jakarta, 20 April 2016 – Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi atas penanganan perkara dugaan korupsi di kawasan Hotel Indonesia. ICW menilai terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara terkait pengembangan lahan itu.

KPK Harus Segera Supervisi Perkara Dugaan Korupsi Pengembangan Lahan di Kawasan Hotel Indonesia

KPK HARUS SUPERVISI PERKARA DUGAAN KORUPSI PENGEMBANGAN LAHAN

DI KAWASAN HOTEL INDONESIA

- Kejaksaan jangan “main-main” dalam penanganan perkara korupsi kelas kakap -

Buletin Anti-Korupsi: Update 19-4-2016

POKOK BERITA:


“Tersangka KPK Bupati Rokan Hulu Dilantik Hari Ini”

‘Panama Papers’ Harus Dijadikan Momentum Mendorong Etika Pejabat Publik

Antikorupsi.org, Jakarta, 15 April 2016 – Mencuatnya nama pejabat publik yang tercantum dalam dokumen ‘Panama Papers’ harus dijadikan momentum untuk mendorong etika pejabat publik. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.

Buletin Anti-Korupsi: Update 18-4-2016

POKOK BERITA:


ICW Menjawab Tudingan Dibayar Ahok untuk Kritisi Audit BPK

Terkait 'Panama Papers', Pengamat Perpajakan: Ketua BPK Bisa Dipidana

Antikorupsi.org, Jakarta, 15 April 2016 – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan terdapat beberapa cara untuk menjerat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar. Hal ini berkaitan dengan nama Harry yang tercantum dalam dokumen firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca.

“Dari sisi pajak, mudah kalau mau mengejar Harry Azhar Azis, langsung dipidana juga bisa,” kata Prastowo saat mengisi diskusi ‘Buka-Bukaan Panama Papers’ di Tempo, Kamis 15 April 2016.

Subscribe to Subscribe to