Antikorupsi.org, Jakarta, 26 April 2016 – Koalisi Selamatkan BPK melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis ke Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI. Pelaporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik BPK yang dilakukan oleh Harry.
“Ada tiga hal terkait pelanggaran kode etik,” ucap Roy Salam, Juru Bicara Koalisi Selamatkan BPK di Gedung BPK RI, Selasa 26 April 2016.
Pertama, ada persoalan rangkap jabatan Harry Azhar sebagai Ketua BPK sekaligus Direktur di Perusahaan Sheng Yue International Ltd.
POKOK BERITA:
“Kejagung Tak Layak Tangai Kasus 'Panama Papers'”
Jika melacak kelemahan substantif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), sejak semula telah menjadi pemahaman kolektif bahwa dasar hukum pilkada serentak ini memerlukan revisi. Tanpa perubahan, makna hakiki kepala daerah 'dipilih secara demokratis' sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 (UUD 1945) sulit diwujudkan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 April 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) rayakan Hari Kartini dengan menggelar aksi teatrikal. Aksi teatrikal bertajuk ‘Gerak Perempuan Lawan Korupsi’ itu melibatkan sejumlah perempuan yang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Moratorium Untungkan Siapa?
Pemerintah telah sepakat untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) atas proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, proyek itu dihentikan sementara sampai semua persyaratan dan perizinan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
