Kunjungan Kerja DPR
Badan Pemeriksa Keuangan pada awal Mei 2016 melansir temuan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 945 miliar dalam kunjungan kerja perorangan yang dilakukan anggota DPR selama 2015.
 
Banyak ditemukan laporan kunjungan kerja anggota Dewan yang tidak memenuhi persyaratan atau susah diverifikasi dan bahkan fiktif.
 
Temuan BPK soal dana kunjungan kerja DPR sungguh memalukan dan ironis. Penyimpangan justru dilakukan wakil rakyat di Senayan yang katanya terhormat dan seharusnya bisa menjadi panutan bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Buletin Anti-Korupsi: Update 27-5-2016

POKOK BERITA:


“Nurhadi Selangkah Lagi Tersangka”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/27/399725/Nurhadi-Selangkah-Lagi-Tersangka

Tempo, Jumat, 27 Mei 2016

In-Depth Analysis: Soeharto, Korupsi, dan Gelar Pahlawan Nasional

Kontroversi seputar Soeharto seakan sirna seiring dengan kematiannya pada 2008 silam. Selama hidup, ia adalah tokoh internasional, dengan berbagai macam reputasi, termasuk sebagai pemimpin yang dikenal otoriter. Disebut demikian karena dunia internasional membicarakan dirinya dan masyarakat ilmiah dari berbagai penjuru dunia menelitinya.

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 19-25 Mei 2016

RINGKASAN MINGGUAN

Buletin Anti-Korupsi: Update 26-5-2016

POKOK BERITA:


“KPK Rancang 'Penjemputan' Dua Saksi Kunci”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/26/399661/KPK-Rancang-Penjemputan-Dua-Saksi-Kunci - Tempo, Kamis, 26 Mei 2016

Bambang Widjojanto: Modus Korupsi di Era Reformasi Lebih Canggih

Memasuki usia ke-18, era reformasi masih tetap berjumpa dengan musuh klasik bernama korupsi. Kendati gairah pemberantasan korupsi kian meningkat, namun korupsi masih terus bercokol dan sukar untuk disingkirkan.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto bertutur perihal persoalan korupsi dan penegakan hukum di era reformasi. Bagi BW, sapaan akrabnya, modus korupsi kini lebih canggih dibanding era orde baru. Kondisi ini juga diperparah dengan kehadiran oligark yang semakin liar dibanding era sebelumnya.

Buletin Anti-Korupsi: Update 25-5-2016

POKOK BERITA:


“Kepercayaan Publik terhadap Hakim Merosot”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/25/399558/Kepercayaan-Publik-terhadap-Hakim-Merosot - Tempo, Rabu25 Mei 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 24-5-2016

“DPRD Pertanyakan Diskresi Ahok”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/24/399541/DPRD-Pertanyakan-Diskresi-Ahok

Tempo, Selasa, 24 Mei 2016

Tata Kelola dan Anti Korupsi
Dari aspek akademis, konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) belum selesai dari perdebatan. Kritik utamanya terletak pada kepentingan ekonomi yang melekat pada agenda tersebut karena sering kali, dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik harus disandingkan dengan agenda restrukturisasi ekonomi. Sebutlah seperti privatisasi ataupun pengurangan wewenang negara pada sektor ekonomi, di mana strategi semacam ini dianggap mewakili ideologi ekonomi tertentu yang tengah berkuasa.
Pola Korupsi di Era Reformasi Telah Berubah

Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Mei 2016 – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan pola korupsi di era reformasi telah berubah. Pola korupsi di era orde baru yang bersifat terpusat kini tidak lagi dominan di era reformasi.

“Korupsi kini bersifat terpimpin ke pola yang terfragmentasi,” kata Adnan, dalam diskusi ‘Quo Vadis 18 Tahun Reformasi’ di Kantor ICW, Jumat, 20 Mei 2016. Pola korupsi yang tersebar semakin menjadi setelah desentralisasi diterapkan.

Subscribe to Subscribe to