Antikorupsi.org, Jakarta, 30 Juni 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Anggota Komisi I DPR RI Rachel Maryam ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kamis, 30 Juni 2016. Pelaporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua politisi Gerindra tersebut.

Keduanya dianggap melanggar Pasal 6 Ayat 4 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Pasal tersebut memuat pelarangan penggunaan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan privat.

RINGKASAN MINGGUAN

• Komisi antikorupsi Zambia: Kami kaget dengan dukungan publik terhadap KPK www.antikorupsi.org/ZdW

• Rugikan negara 4,7 triliun, tiga sektor rentan korupsi ini harus terus disorotwww.antikorupsi.org/Zdm

POKOK BERITA:

“KPK Ogah Tutup Kasus Hadi Poernomo”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/29/401411/KPK-Ogah-Tutup-Kasus-Hadi-Poernomo

Tempo, Rabu, 29 Juni 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Juni 2016 – Hak hukum buronan dalam sektor peradilan pidana harus dibatasi. Selama ini buronan kerap menggunakan celah hukum untuk meringankan atau meloloskan dirinya dari perkara yang menjerat mereka.

“Ada proses hukum yang harus dijalani tapi mereka tidak menjalaninya,” terang Lalola di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016.

Dari awal, tindakan mereka sebagai buronan telah mencerminkan perbuatan membangkang terhadap hukum. Namun mereka justru melakukan upaya hukum lain untuk perkara mereka.

POKOK BERITA:

“KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Sanusi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/28/401348/KPK-Dalami-Dugaan-Pencucian-Uang-Sanusi - Tempo, Selasa, 28 Juni 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Juni 2016 – UU Pemilihan Umum (Pemilu) harus turut mengatur perihal dana relawan. Hal ini juga harus diikuti dengan pengaturan soal dana pemenangan dalam tahapan pra-pemilu.

“Ada kekosongan hukum dalam pendanaan relawan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jumat, 24 Juni 2016.

POKOK BERITA:

“Jaksa Agung Akui Temuan Janji Uang”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/25/401211/Jaksa-Agung-Akui-Temuan-Janji-Uang

Tempo, Sabtu, 25 Juni 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Juni 2016 – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan dana yang diterima oleh relawan Teman Ahok patut diapresiasi. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

“Kami mendukung adanya surat perintah penyelidikan,” ucap Donal dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jumat, 24 Juni 2016.

RINGKASAN MINGGUAN:

• Pemotongan anggaran KPK bisa ganggu pemberantasan korupsi www.antikorupsi.org/Zdw

• Upaya meningkatkan penerimaan negara dinilai tidak maksimal www.antikorupsi.org/ZdU