Pemotongan Anggaran KPK Bisa Ganggu Pemberantasan Korupsi

Antikorupsi.org, Jakarta, 15 Juni 2016 – Kebijakan pemangkasan anggaran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dapat berpengaruh terhadap kinerja pemberantasan korupsi.  Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas.

“Sedikit banyak akan berimplikasi pada kinerja,” kata Firdaus di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

Hal tersebut menanggapi kebijakan penghematan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 4 tahun 2016. Kebijakan tersebut mengharuskan anggaran Kementerian atau Lembaga untuk dipangkas.

Buletin Anti-Korupsi: Update 15-6-2016

POKOK BERITA:


“Audit BPK Dinilai Mentah”

Media Indonesia, Tempo, Rabu, 15 Juni 2016

In Depth Analysis: Proses Hukum Keponakan Ketua MA

Dari sekian banyak perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, proses hukum atas perkara yang melibatkan La Nyalla Mataliti - Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) -  adalah yang paling alot dan banyak mendapat perhatian publik. La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur sejak maret 2016 dalam perkara korupsi dan pencucian uang dana hibah KADIN Jawa Timur pada 2011-2014 yang merugikan uang negara senilai Rp 5,3 miliar.

Menjerat Ring 1 Koruptor
Menurut catatan ICW selama 12 tahun tak satu pun pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pasif dijerat KPK. Hal ini membuktikkan bahwa KPK tidak secara serius menerapkan Pasal 5 UU No 8 tahun 2010. Amanat dari pasal ini jelas mengatakan bahwa aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan kepada orang-orang yang menerima atau menikmati dana dari pelaku tindak pidana pencucian uang.
 
Jika membahas secara rinci isi dari pasal tersebut kita dapat menerima pesan bahwa tujuan dari pasal ini adalah untuk menjerat kroni-kroni koruptor.
In Depth Analysis: POLEMIK PEMILIHAN KAPOLRI

Kapolri Jenderal Polisi Baroddin Haiti (BH) pada Juli 2016 mendatang memasuki masa pensiun (58 tahun). Saat ini muncul polemik apakah masa pensiun termasuk jabatan Badroddin sebagai Kapolri perlu diperpanjang ataukah tidak? Jika tidak diperpanjang, lalu siapakah figur yang tepat menjadi Kapolri?

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 2-8 Juni 2016

RINGKASAN MINGGUAN:

Buletin Anti-Korupsi: Update 9-6-2016

POKOK BERITA:


“MA Kaji Prosedur Pengawalan Nurhadi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/09/400402/MA-Kaji-Prosedur-Pengawalan-Nurhadi

Tempo, Kamis, 9 Juni 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 8-6-2016

POKOK BERITA:


“Ajudan Nurhadi Akan Diperiksa di Poso”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/08/400313/Ajudan-Nurhadi-Akan-Diperiksa-di-Poso

Tempo, Rabu8 Juni 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 7-6-2016

POKOK BERITA:


“Rekening Istri Nurhadi Terancam Diblokir KPK”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/07/400246/Rekening-Istri-Nurhadi-Terancam-Diblokir-KPK - Tempo, Selasa, 7 Juni 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 6-6-2016

POKOK BERITA:


“Rekening Jumbo Istri Nurhadi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/06/400206/Rekening-Jumbo-Istri-Nurhadi

Tempo, Senin, 6 Juni 2016

Subscribe to Subscribe to