Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 – Presiden RI Joko Widodo diminta memberikan instruksi bagi pejabat yang tercatat memiliki kantung-kantung di negara suaka pajak (Tax Haven country). Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif KATADATA, Metta Dharmasaputra.

“Saya harap ada satu instruksi dari Presiden, bagi pejabat yang merasa memiliki kantung di Tax Haven country untuk segera mengumumkannya,” kata Metta dalam diskusi ‘Apa Kabar Panama Papers?’ di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 – Direktur Eksekutif KATADATA, Metta Dharmasaputra, mengharapkan pemerintah dan pihak yang tersangkut dalam kasus ‘Panama Papers’ bersikap secara aktif. Hal ini menengok tenggelamnya isu tersebut setelah hanya dua bulan kemunculannya.

“Panama Papers heboh, tapi sekarang seperti hilang tertelan bumi,” kata Metta dalam diskusi ‘Apa Kabar Panama Papers?’ di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016.

Kemunculan isu lain di Indonesia membuat kasus ini seakan tidak berjejak dan tidak begitu mengguncang layaknya di negara lain.

POKOK BERITA:

“Sumber dana Teman Ahok Ditelusuri”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/17/400838/Sumber-dana-Teman-Ahok-Ditelusuri

Tempo, Jumat, 17 Juni 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Juni 2016 – Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Ini mengingat infrastruktur yang ada dianggap belum memadai.

“Prakondisinya disiapkan dulu”, kata Firdaus di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016. Prakondisi tersebut mencakup regulasi, kelembagaan, database, dan harmonisasi antara institusi penegakannya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Juni 2016 – Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Hal ini dikatakan oleh Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas.

“Bisa jadi antiproduktif untuk sektor lain, baik itu korupsi seperti money laundering (pencucian uang), dan lainnya,” kata Firdaus di Jakarta, 15 Juni 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 15 Juni 2016 – Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya dalam mendongkrak penerimaan negara.

“Yang kita tuntut grand design pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran,” kata Firdaus di Jakarta, Rabu 15 Juni 2016. Selama ini, pemerintah dinilai tidak memiliki upaya yang cukup dalam meningkatkan penerimaan negara.

Upaya yang ditempuh cenderung mengambil jalan singkat. Hal ini tercermin diantaranya melalui dipilihnya skema Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

POKOK BERITA:

“Dewan dan BPK Legowo”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/16/400751/Dewan-dan-BPK-Legowo

Tempo, Kamis, 16 Juni 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 15 Juni 2016 – Kebijakan pemangkasan anggaran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dapat berpengaruh terhadap kinerja pemberantasan korupsi.  Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas.

“Sedikit banyak akan berimplikasi pada kinerja,” kata Firdaus di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

Hal tersebut menanggapi kebijakan penghematan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 4 tahun 2016. Kebijakan tersebut mengharuskan anggaran Kementerian atau Lembaga untuk dipangkas.

POKOK BERITA:

“Audit BPK Dinilai Mentah”

Media Indonesia, Tempo, Rabu, 15 Juni 2016