Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Mei 2016 – Pemerintah Indonesia menyatakan berbagai komitmen terkait Antikorupsi di forum berskala internasional bertajuk Anti-Corruption Summit London 2016. Komitmen tersebut diapresiasi oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Dalam forum yang berlangsung 12 Mei 2016 lalu di London, Inggris, Pemerintah Indonesia mengangkat isu terkait antikorupsi seperti penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, praktik pencucian uang, dan transparansi kepemilikan sesungguhnya dari entitas bisnis/perusahaan (Beneficial Ownership).

POKOK BERITA:

“Bau Politik Uang Makin Keras Tercium”

Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Mei 2016 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI kembali absen dalam persidangan sengketa informasi. Ketidakhadiran Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI disesali oleh Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai pemohon sengketa informasi.

“Sudah seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki itikad baik untuk mengikuti dan menyelesaikan proses sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU KIP,” keluh Wakil Direktur FWI Soelthon Gusstya N, dalam pesan yang diterima antikorupsi.org, Minggu, 15 Mei 2016.

Sudah satu bulan lebih Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa disibukkan dengan memantau kegiatan rutin. Kegiatan tersebut adalah Karya Bantuan Latihan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta. Pelatihan bagi pemuda dan masyarakat umum lain yang hendak mendapat pemahaman akan isu seputar hukum, politik, dan ketidakadilan itu terlaksana untuk ke-34 kalinya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 10 Mei 2016 – Para pemuda peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta deklarasikan Manifesto Melawan Oligarki. Dalam acara bertajuk “Kita 99% vs 1%”, Oligarki dinilai para pemuda tersebut membahayakan sistem demokrasi.

POKOK BERITA:

“Aset Rp 600 Miliar Dirampas untuk Negara”

Antikorupsi.org, Jakarta, 11 Mei 2016 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk terus melakukan supervisi terhadap penataan izin pertambangan. Hal itu dikatakan oleh Koalisi Anti-Mafia Tambang pasca melakukan pemantauan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hasil pemantauan Koalisi Anti-Mafia Tambang menemukan, masih terdapat berbagai masalah dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti penataan izin yang belum maksimal, dan pengawasan Pemerintah daerah yang sangat lemah.

Antikorupsi.org, Jakarta, 11 Mei 2016 – Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur dari 31 Provinsi seluruh Indonesia untuk tertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal itu dikarenakan masih banyaknya IUP di berbagai daerah yang masih bermasalah.

“Ada 3.892 IUP yang bermasalah,” kata Wiko Saputra, peneliti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sekaligus anggota Koalisi Anti-Mafia Tambang di Jakarta, Selasa, 11 Mei 2016.

Pernyataan Pers Bersama

BONGKAR MAFIA PERADILAN

Apakah Tax Amnesty Satu-Satunya Solusi?