Cegah Dana Relawan Bermasalah, KPU Harus Atur Melalui PKPU
Munculnya gerakan relawan merupakan fenomena baru dalam politik elektoral di Indonesia. Sejak Pemilu Presiden 2014, relawan memiliki andil cukup penting dibalik pengawalan suara dan pemenangan kandidat. Bahkan sejumlah pihak menyebut salah satu kunci kemenangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden 2014 disebabkan masifnya kampanye yang dilakukan relawan.
Gaduh terkait pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta mulai terurai. Perdebatan ada atau tidaknya dugaan kasus korupsi sepertinya akan segera berakhir. Di sela rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR RI (14/6), KPK membeberkan hasil penyelidikannya. Kesimpulannya menyebutkan bahwa, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.
Fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri baru telah selesai digelar Komisi III DPR RI pada Kamis, 23 Juni 2016. Hasilnya sudah bisa ditebak, Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan presiden Joko Widodo banyak mendapatkan apresiasi dan persetujuan dari 10 fraksi secara aklamasi.
POKOK BERITA:
“BPK Paksa DKI Bayar Kerugian”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Jumat, 24 Juni 2016
Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Juni 2016 – Kasus korupsi sektor pajak dan kehutanan masih belum banyak terbongkar. Selain sektor tersebut, modus pencucian uang dan korupsi oleh korporasi jadi hal yang mesti turut disorot.
“Sektor kehutanan dan perpajakan jadi lahan sangat basah terjadinya korupsi,” kata Peneliti Hukum ICW Aradilla Caesar dalam diskusi ‘Mencermati Kinerja Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Perpajakan, Kehutanan, dan Pencucian Uang’ di Jakarta, Rabu, 23 Juni 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Juni 2016 - Komisi Anti Korupsi Zambia (KAK Zambia/Anti Corruption Commission Republic of Zambia) melakukan kunjungan ke kantor Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam kunjungan tersebut para Komisioner KAK Zambia antusias berdiskusi dengan anggota ICW, terutama terkait dukungan publik terhadap kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.
POKOK BERITA:
“Tito Akan Babat Polisi Korup”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Kamis, 23 Juni 2016
POKOK BERITA:
“KPK Dalami Peran La Nyalla”
Media Indonesia, Rabu, 22 Juni 2016
Dua kasus yang menjerat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattaliti bisa bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga La Nyalla terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di RS Universitas Airlangga.
“Presiden Harus Reformasi MA”
Apa yang diharapkan DPR dengan melarang Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke DPR? Pertanyaan ini pantas diajukan karena sejak Desember 2015 hingga hari ini, tak sekali pun Menteri BUMN bisa menginjakkan kakinya ke DPR. Padahal, sebagai pembantu Presiden Jokowi, Rini harusnya melakukan banyak rapat-kerja dengan DPR, terutama dengan Komisi VI yang menjadi mitra kerjanya.
Sepakat untuk tidak sepakat. Begitulah kira-kira hasil pertemuan antara KPK dan BPK dalam rangka menanggapi perbedaan pendapat mengenai kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Silang pendapat itu bermula dari kesimpulan sementara KPK yang menyatakan bahwa tidak terdapat tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut. Sementara itu, BPK melalui hasil audit investigatifnya menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dengan indikasi kerugian negara Rp191,3 miliar.
Kedua lembaga itu akhirnya bertemu dan membuat pernyataan bersama.
