POKOK BERITA:

http://print.kompas.com/baca/2016/08/06/Dugaan-Keterlibatan-Pimpinan-PN-Didalami

RINGKASAN MINGGUAN

• Koalisi masyarakat sipil: Banten jangan lagi dikelilingi dinasti korup. www.antikorupsi.org/ZWJ
• Pengawasan pemerintah dalam sektor kehutanan lemah. www.antikorupsi.org/ZPz
• Opini: Korupsi sektor swasta www.antikorupsi.org/ZPh

UPDATE STATUS

28 Juli

Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi mengundurkan diri pada 1 Agustus 2016. Surat pengunduran diri Nurhadi ditujukan ke Presiden Jokowi dan langsung ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Alasan Nurhadi mengundurkan diri masih belum diketahui, namun Kepala Biro Hukum dan Humas dari Sekretaris MA, Ridwan Mansyur menyatakan bahwa Nurhadi pensiun dini dan masih menunggu Surat Keterangan (SK) pensiun dari Badan Kepegawaian Negara.

Antikorupsi.org, Jakarta, 3 Agustus 2016 – Koalisi Pemantau Peradilan menyikapi pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Pengunduran Nurhadi dianggap dapat menjadi momentum untuk perbaikan di sektor hukum.

“Pergantian ini momen penting dan bisa jadi pintu masuk untuk reformasi peradilan,” kata anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Ali Reza, di kantor YLBHI, Jakarta, 3 Agustus 2016.

Selama ini Institusi MA kental dengan praktik mafia hukum atau perdagangan perkara. Mundurnya Nurhadi harus disikapi dengan memberantas praktik-praktik tersebut.

POKOK BERITA:

“Besan Nurhadi Urus Perkara Golkar di MA”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/05/Besan-Nurhadi-Urus-Perkara-Golkar-di-MA

POKOK BERITA:

“Aguan Disebut Sanggupi Rp50 M untuk DPRD”

Media Indonesia, Kamis, 4 Agustus 2016

Direktur Utama PT Kapuk Naga Indah Budi Nurwono menyebut pendiri induk perusahaan itu, Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan menyetujui permintaan Rp50 miliar untuk anggota DPRD DKI Jakarta demi mengusahakan pengesahan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara (Pantura) Jakarta.

Pernyataan Pers Bersama

NURHADI MUNDUR, MOMENTUM PERCEPATAN REFORMASI DAN PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DI MAHKAMAH AGUNG!

Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung pada 28 Juli 2016 lalu mengajukan pensiun dini secara tiba-tiba. Pengunduran diri Sekretaris MA ini dilakukan kurang dari seminggu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Juli 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan atas Nama Nurhadi.  

POKOK BERITA:

http://print.kompas.com/baca/2016/08/03/Anggota-DPR-Jadi-Sumber-Kas

POKOK BERITA:

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Juli 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran anggaran di sektor kehutanan. Hasil penelusuran menemukan bahwa pengawasan pemerintah dalam sektor kehutanan cenderung lemah.

Lemahnya pengawasan negara menyebabkan penerimaan negara dalam sektor kehutanan menjadi tidak optimal. Padahal, jumlah yang bisa masuk dalam penerimaan negara cukup tinggi.

“Ada 1,3 Trilyun yang harusnya bisa jadi penerimaan,” kata Peneliti ICW Siti Juliantari, di Kantor ICW, Kamis, 28 Juli 2016.