Antikorupsi.org, Jakarta, 26 Juli 2016 – Koalisi Pemantau Peradilan menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 26 Juli 2016. Dalam kehadirannya kali ini, mereka mengajak Pimpinan KPK menangkap mafia hukum ala game ‘Pokemon Go’.

Dua pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata dan Saut Situmorang diajak bermain game ‘Makumon Go’ atau ‘Mafia Hukum Kelas Monster Go’. Mereka lalu secara simbolik melempar Pokeball ke arah monster Pikachu yang digambarkan di halaman gedung Mahkamah Agung (MA).

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Juli 2016 – Tindak pidana korupsi terpantau paling banyak dilakukan oleh aktor Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu diketahui dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap vonis terdakwa korupsi.

Dalam hasil pemantauan, sepanjang enam bulan pertama tahun 2016, terpantau sebanyak 134 PNS telah divonis oleh pengadilan akibat perkara korupsi. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahunnya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Juli 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap vonis terdakwa korupsi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku korupsi di tahun 2016 semakin ringan.

Dalam jangka waktu enam bulan pertama tahun 2016, rata-rata hukuman terhadap koruptor didominasi pidana penjara dengan lama 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Adapun vonis tersebut dijatuhkan terhadap 71,6% dari total 275 terdakwa korupsi.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir menangkap sejumlah mafia hukum khususnya oknum hakim dan pegawai pengadilan yang terlibat dalam praktek korupsi. Oknum Pengadilan yang telah ditangkap KPK terdiri dari Hakim Pengadilan Tipikor, Hakim Pengadilan Umum, Hakim PTUN, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Panitera/ Pegawai di Pengadilan, bahkan sampai pejabat struktural di Mahkamah Agung (MA).

RINGKASAN MINGGUAN

• Opini: Pungutan berkedok sumbangan www.antikorupsi.org/ZP3

UPDATE STATUS

14 Juli

• Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dimintai keterangan terkait pembelian lahan senilai Rp668 miliar di Cegkareng, Jakarta Barat.

15 Juli

Perekonomian Indonesia dikenal sebagai tipe perekonomian berbasis kekayaan sumber daya alam. Tidak hanya migas dan minerba, sektor kehutanan dan turunannya juga menjadi sumber ekstraksi. Sayangnya perluasan ekonomi ini mengandalkan pada pembukaan hutan yang 90 persen lahannya dibuka secara ilegal dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan serta konflik sosial. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sangat pesat disinyalir menjadi penyebab utama kerusakan hutan dan konflik lahan antara masyarakat dan pemodal.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan.

Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan antikorupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum.

Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeraan koruptor.

POKOK BERITA:

“Jaksa Cecar Dugaan Duit Aguan ke Dewan”