24
Aug
POKOK BERITA:
“Bisa Dijerat Pencucian Uang”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Rabu, 24 Agustus 2016
23
Aug
Informasi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak dipublikasi secara transparan.
Data jumlah kasus korupsi yang dilaporkan hanya berupa statistik akumulatif per tahun dan tidak tersedia detail kasus korupsi.
22
Aug
Walaupun telah disahkan dan disosialisasi, Undang-Undang Amnesti Pajak masih menuai pro-kontra. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Di sisi lain, kebijakan ini berbenturan dengan upaya penegakan hukum. Beleid ini dikhawatirkan dapat menghambat penegakan hukum, khususnya kejahatan korupsi dan pencucian uang.
Berkali-kali pemerintah dan DPR meyakinkan publik bahwa undang-undang ini terbatas hanya untuk sanksi perpajakan.
19
Aug
Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Agustus 2016 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) dituntut untuk membuka informasi publik terkait dokumen perkebunan sawit. Hal ini merupakan respon atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi terbuka.
“Kami menuntut KemenATR/BPN menjalankan putusan KIP,” kata pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Linda Rosalina, di Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016.
19
Aug
19
Aug
POKOK BERITA:
“KPK Kecewa atas Banjir Remisi”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Jumat, 19 Agustus 2016
18
Aug
POKOK BERITA:
“Pemerintah Diminta Terbuka Soal Remisi”
http://koran.tempo.co/konten/2016/08/18/403617/Pemerintah-Diminta-Terbuka-Soal-Remisi
Tempo, Kamis, 18 Agustus 2016
18
Aug
Antikorupsi.org, Tangerang Selatan, 16 Agustus 2016 – Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) kembali menggelar Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Tangerang Selatan. Pembukaan SAKTI digelar di Aula Rektorat Universitas Pamulang (Unpam), Selasa, 16 Agustus 2016.
18
Aug
Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Agustus 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3 menilai terdapat empat penyebab terjadinya korupsi di lembaga legislatif. Hal itu didasarkan atas evaluasi yang mereka lakukan terhadap kinerja DPR RI periode saat ini.
“Belum ada periode DPR yang bersih dari kasus korupsi,” ujar Almas Sjafrina, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3, di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
18
Aug
Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Agustus 2016 – Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani menilai pemerintah memiliki itikad buruk terkait rencana revisi PP yang memuat remisi bagi narapidana.
“Jelas bahwa potongan syarat bagi koruptor untuk mendapat remisi menjadi itikad utama Menteri Hukum dan HAM,” ucap Julius, pasca melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.