Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Agustus 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3 menilai terdapat empat penyebab terjadinya korupsi di lembaga legislatif. Hal itu didasarkan atas evaluasi yang mereka lakukan terhadap kinerja DPR RI periode saat ini.
“Belum ada periode DPR yang bersih dari kasus korupsi,” ujar Almas Sjafrina, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3, di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Agustus 2016 – Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani menilai pemerintah memiliki itikad buruk terkait rencana revisi PP yang memuat remisi bagi narapidana.
“Jelas bahwa potongan syarat bagi koruptor untuk mendapat remisi menjadi itikad utama Menteri Hukum dan HAM,” ucap Julius, pasca melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 15 Agustus 2016 – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menentang rencana pemerintah untuk melakukan revisi PP Nomor 99 tahun 2012. Upaya revisi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Warga Binaan tersebut menurut Dahnil semestinya ditolak.
“Terang upaya RPP tersebut adalah permufakatan jahat yang harus ditolak dan dilawan,” kata Dahnil melalui pesan yang diterima, Minggu, 14 Agustus 2016.
POKOK BERITA:
“Pemerintah Ngotot Revisi Aturan Remisi”
http://koran.tempo.co/konten/
Pada mulanya pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi mensyaratkan kesediaan narapidana menjadi justice collaborator (JC=Saksi Pelaku yang Bekerjasama). Walau bisa memberi efek jera, tapi banyak pihak berupaya menggugurkan syarat tersebut. Tidak mengherankan apabila sering terjadi tarik ulur dalam aturan pemberian remisi.
POKOK BERITA:
“Advokat Jangan Korupsi”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Jumat, 12 Agustus 2016
POKOK BERITA:
“Kapolri Akui Kepercayaan Publik Masih Rendah”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Kamis, 11 Agustus 2016
Presiden mewanti-wanti agar penegak hukum tidak mengkriminalisasi diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
POKOK BERITA:
“Mekanisme Penjerat Korporasi Siap Terbit”
http://koran.tempo.co/konten/
Mahkamah Agung akan menerbitkan Peraturan MA tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Peraturan itu akan menjadi landasan untuk menindak korporasi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
